Di Tengah Pandemi DPRD Babel Minta Kenaikan Tunjangan, Nilainya Fantastis, Mahasiswa Ancam Demo

Anggota DPRD Bangka Belitung nekat mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi kepada Gubernur Bangka Belitung.

Editor: nurhayati
Tribunnews.com
Uang Ilustrasi 

Dalam peraturan gubernur yang telah diterbitkan, dituliskan Ketua DPRD diberikan tunjangan perumahan sebanyak Rp32.352.941.

Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan perumahan sebanyak Rp27.058.824 dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan sebanyak Rp23.529.412.

Anggaran DL Berkurang

Biaya perjalanan dinas Aparat Sipil Negara hingga anggota DPRD pada 2021 telah dikurangi mencapai 50 persen.

Aturan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomer 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional.

Karena aturan Pepres itu menjadi penyebab berkurangnya biaya perjalanan anggota di DPRD Bangka Belitung.

Akibatnya, para anggota dewan ini sempat mengajukan kenaikan tunjangan perumahan ke Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, yang mereka utarakan langsung, pada Senin (18/1/2021) lalu, dalam pertemuan tertutup bersama anggota dewan dan gubernur di rumdin gubernur.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel, Fery Afriyanto, mengatakan untuk biaya perjalanan dinas 2021 dikurangi mencapai 50 persen, berdasarkan Peraturan Presiden Nomer 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional.

Diatur dalam peraturan Gubernur Babel terkait Perjalanan Dinas sesuai Perpres nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021. 

"Ya berlaku untuk gubernur, wakil gubernur, DPRD dan ASN, uang harian sekitar Rp 530.000," kata Fery Afriyanto.

Di mana menurutnya, satuan biaya perjalan dinas anggota dewan ini, jauh menurun dibanding sebelumnya.

Diketahui, berdasarkan satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri, dalam aturan sebelumnya, untuk tingkat A jumlah biaya perhari Gubernur Babel/ Ketua DPRD Babel Rp7 juta, Wakil Gubernur/Wakil DPRD Rp 6 juta.

Eselon I/Anggota DPRD Rp 5 juta dan tingkat B Jumlah biaya perhari, eselon II A Rp 1.500.000, eselon II B Rp 1.340.000 dan kini menjadi Rp 530.000 per harinya, sesuai yang telah diatur dalam Pergub terkait Perjalanan Dinas sesuai Perpres 33/2020, berlaku sejak 4 Januari 2021. (Bangkapos/Riki Pratama)

Pimpinan dan anggota DPRD memiliki tunjangan perumahan dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut:

a. Ketua DPRD diberikan Tunjangan Perumahan sebanyak Rp32.352.941,00

b. Wakil Ketua DPRD diberikan Tunjangan Perumahan sebanyak Rp27.058.824,00

c. Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan sebanyak Rp23.529.412,00.

Selain mendapat tunjangan perumahan, para legislator mendapat tunjangan transportasi yakni:

a. Ketua DPRD diberikan tunjangan transportasi sebanyak Rp30.752.941,00.

b. Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan transportasi sebanyak Rp26.252.941,00

c. Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi sebanyak Rp21.452.941,00

Mencederai Hati 

Ditetapkannya tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Babel menjadi sorotan banyak kalangan. 

Pekerja sosial sekaligus Dosen Sosiologi Universitas Bangka Belitung, Putra Pratama Saputra, mengatakan anggota DPRD Bangka Belitung yang mendapatkan tunjangan perumahan dan transportasi hingga mencapai puluhan juta rupiah, dinilai kurang relevan dan telah mencederai hati masyarakat.

"Dikabulkannya permintaan kenaikan tunjangan tersebut diluar gaji dan tunjangan lainnya oleh anggota DPRD terkesan kurang relevan dengan pelemahan kondisi ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19," jelas pekerja sosial sekaligus Dosen Sosiologi Universitas Bangka Belitung, Putra Pratama Saputra, kepada Bangkapos.com.

Dia mengatakan tak relevan karena saat ini, kebanyakan masyarakat harus berjuang untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seperti konsekuensi atas adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau Level 4 yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. 

"Disatu sisi, pegawai pemerintahan juga terkena imbas, yakni rencana adanya pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan Honor pegawai harian lepas (PHL),"keluhnya.

Menurutnya, untuk saat ini, akan lebih baik anggaran yang tersedia dapat dioptimalkan untuk mencegah dan menangani permasalahan pandemi Covid-19. Karena mengingat, semakin meningkatnya masalah pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi.

"Hal yang perlu dikhawatirkan adalah masyarakat kehilangan apresiasi terhadap para wakil rakyat pilihan mereka, yang selama ini mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ketika wacana tersebut akhirnya direalisasikan, besar kemungkinan tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun dan mencederai hati masyarakat," keluhnya.

Putra mengatakan, dengan naikan tunjangan membuat masyarakat menganggap bahwa anggota DPRD berada pada posisi krisis sensivitas. Di mana tunjangan perumahan dan transportasi yang sudah dinaikkan, terlebih dahulu tidak melihat kondisi ekonomi dan asas kepatutan hingga kewajarannya.

"Semestinya, apabila anggota DPRD ingin mendapat apresiasi dan penghormatan dari masyarakat, mereka bisa saja memotong gaji atau tunjangan yang diperoleh untuk membantu pemerintah dalam cegah dan menangani permasalahan pandemi Covid-19," sarannya.

Selain itu juga, para anggota DPRD dapat berfokus untuk membantu memikirkan bagaimana melakukan perbaikan ekonomi dan pemulihan kesehatan di provinsi ini.

" Jikalaupun kenaikan tunjangan tersebut terlanjur direalisasikan, sebaiknya sejalan dengan peningkatan kinerja dan tanggung jawab para anggota DPRD,"katanya.

Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Demo

Presiden Mahasiswa UBB, Rio Saputra ikut berkomentar berkaitan naiknya tunjangan anggota DPRD yang dianggap mereka tidak memiliki perasaan.

"Saya melihat yang katanya wakil rakyat semakin tak memiliki perasaan bang. Sudah tidak wajar lagi di kondisi masyarakat sedang menjerit kesulitan akibat pandemi Covid-19 mereka malah sibuk menaikkan tunjangan. Tentu saya sangat mengecam kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Babel  tertuang di peraturan gubernur," kata Rio Saputra.

Menurut Rio, kenaikan tunjangan ini tidak pantas dan tidak etis, apalagi hal ini dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang tidak kunjung reda ditengah meningkatnya kasus meninggal dunia.

"Seharusnya para pejabat sadar bahwa kondisi sedang sulit, kemiskinan semakin bertambah, pengangguran meningkat, daya beli masyarakat rendah, artinya semua orang sedang dalam keadaan krisis dan menderita akibat pandemi. Ini malah anggota DPRD naik tunjangan, ini bentuk pengkhianatan, tolonglah gunakan nurani," keluhnya.

Rio menambahkan terkait kebijakan ini, mahasiswa tidak menutup kemungkinan akan melakukan audiensi hingga aksi massa untuk menanyakan alasan kenaikan tunjangan di DPRD Babel.

"Terkait gerakan kedepan tentu tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan audiensi atau aksi media bahkan aksi massa," kata Rio.

(Bangkapos.com/Riki Pratama/Cici Nasya Nita)

Sumber: Bangka Pos
  • Berita Populer

    Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved