Berita Bangka Tengah

Banyak Terjadi pada Anak di Bawah Umur dan Lansia, Kemenag Bateng Sulit Pantau Nikah Siri

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bangka Tengah, mengakui, sulit melakukan pemantauan pernikahan siri.

Bangka Pos/Arya Bima Mahendra
Plt Kepala Kemenag Kabupaten Bangka Tengah, Mustaryadi 

KOBA, BABEL NEWS - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bangka Tengah, mengakui, sulit melakukan pemantauan pernikahan siri. Hal ini dikarenakan tidak adanya laporan langsung kepada pihak KUA ataupun Kemenag setempat.

Plt Kepala Kemenag Bateng, Mustaryadi mengatakan, kabar tentang pernikahan siri memang cukup sering terdengar dari mulut ke mulut. "Kami tidak memiliki data dan angka-angka pastinya, karena memang yang tahu ada pernikahan siri itu hanya orang-orang terdekat yang bersangkutan saja serta penghulu yang menikahkan," jelas Mustaryadi, Senin (14/2).

Diakuinya, pernikahan siri sering terjadi kepada anak usia di bawah umur dan pasangan lanjut usia. Menurutnya, pernikahan siri terhadap anak usia dini sebagian besar terjadi lantaran faktor ekonomi, yang kemudian menyebabkan putus sekolah dan memilih untuk bekerja.

Termasuk, orangtua yang ingin pernikahan siri terhadap anaknya karena alasan kedekatan serta menghindari perbuatan zina. "Daripada nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan dan akan membuat malu, maka beberapa orangtua lebih milih menikahkan anaknya di usia muda, meskipun secara siri," katanya.

Selain itu, Mustaryadi mengatakan, pernikahan siri juga menjadi salah satu langkah cepat bagi para lansia yang ingin menikah lagi atau berpoligami untuk sekedar mencari pendamping hidup di masa tua. "Memang mengurus administrasinya itu cukup panjang dan tidak bisa selesai dalam satu waktu saja, makanya banyak orang-orang yang sudah berumur lebih milih untuk nikah siri," ujarnya.

Ia menilai pernikahan siri sangat merugikan kepada yang bersangkutan karena tidak memiliki basis data administrasi untuk berbagai keperluan. "Misalnya perihal harta gono gini. Juga bagi pasangan yang masih muda dan kesusahan secara ekonomi akan kesulitan mendapatkan bantuan-bantuan sosial karena tidak ada data yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil," tegasnya.

Jalan pintas
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) Bangka Barat masih menemukan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri di wilayahnya. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya, fenomena mencari jalan pintas atau menghindari regulasi peraturan pernikahan secara resmi.

"Umumnya orang mencari jalan pintas, misalkan nikah yang kedua. Sedangkan secara hukum dia tidak memperoleh izin dari pengadilan, maka dia nikah siri. Misalkan poligami itukan izin pengadilan, tapi pengadilan akan menanyakan penghasilan berapa. Kalau dianggap tidak mampu berdasarkan keterangan penghasilannya, maka tidak akan diizinkan," jelas Kepala Kemenag Babar, Syarifuddin, Minggu (13/2).

Menyikapi kondisi ini, pihaknya gencar melakukan penyuluhan terkait pra nikah, hingga program isbat nikah yang dimiliki oleh Kemenag Babar. "Untuk nikah siri juga sebenarnya kita sudah kerja sama dengan Dukcapil yang tidak punya buku nikah, itu ada program isbat nikah di kecamatan. Dengan adanya isbat nikah, maka yang nikah siri itu akan diproses secara hukum bisa dikeluarkan buku nikahnya, setelah ada isbat atau penetapan dari Pengadilan Agama," ungkapnya. (u2/riz)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved