Audiensi ke Bupati Bangka Tengah, Sopir Truk Pelabuhan Ngadu Sukar Dapat Solar

SUNGAISELAN, BABEL NEWS - Perkumpulan nelayan dan ikatan sopir truk Pelabuhan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah, mengaku kesulitan mendapatkan bahan bakar jenis bio solar subsidi untuk kegiatan operasional pekerjaan sehari-hari.

Rombongan ini kemudian mengadukan nasibnya kepada Bupati Bateng, Algafry Rahman yang datang ke Pelabuhan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Senin (21/2). Kegiatan audiensi tersebut juga dihadiri Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan dan pihak Pertamina wilayah Babel.

Ketua Nelayan Sungaiselan, Supardan mengakui, banyak nelayan di Sungaiselan yang kesulitan mendapat bio solar untuk bahan bakar kapal lautnya. Diakuinya, memang beberapa bulan yang lalu telah dibangun Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum Nelayan (SPBUN) dan sudah mulai beroperasional.

Namun, SPBUN yang diperuntukkan bagi nelayan tersebut justru menjual bahan bakar jenis dexlite yang harga per liternya jauh lebih mahal daripada bio solar subsidi. "Harapan kami semoga bisa bantu diurus kepada pihak-pihak yang berwenang. Soalnya di SPBUN yang baru itu enggak jual bio solar sama sekali," ujar Supardan.

Hal senada juga dikeluhkan para sopir truk yang ada di Pelabuhan Sungaiselan. Menurut Ketua Ikatan Sopir Truk Sungaiselan, Sofi, ada sebanyak kurang lebih 180 truk yang terdata dan beraktivitas sebagai pengangkut barang di Pelabuhan Sungaiselan. "Selama ini kami ngambil solarnya ke SPBU di Simpangkatis dan itupun kadang-kadang enggak kebagian," ucap Sofi.

Jika begitu, beberapa sopir truk terpaksa pergi ke Pangkalpinang malam hari untuk membeli solar dan kemudian kembali lagi ke Sungaiselan esok harinya untuk bekerja. "Rata-rata sopir truk di sini adalah orang Sungaiselan. Jadi biaya operasional yang kami keluarkan terlalu besar kalau harus ngambil solar ke Pangkalpinang," ujarnya.

Komunikasi ke pusat
Bupati Bateng, Algafry Rahman memastikan, akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat, terkhususnya BPH Migas untuk membantu mengakomodir keluhan nelayan dan para supir truk di Sungaiselan.

"Kami akan berkomunikasi kepada pusat untuk memberikan dukungannya supaya para nelayan dan sopir truk dapat terbantu," ungkap Algafry.

Diakuinya, jika memang ada yang terbukti melakukan penyelewengan penggunaan bahan bakar bio solar, maka perlu dilakukan tindakan tegas oleh aparat penegak hukum. "Kalau memang ada pelanggaran tentu harus ditindak. Tapi yang pasti selama ini para nelayan dan sopir truk itu mengaku kesusahan mendapatkan solar," tegasnya.

SBM Pertamina Wilayah Bangka, Angga mengakui, memang ada beberapa wilayah yang tidak ada pengiriman solar setiap harinya. "Kuotanya memang terbatas, tapi kalau memang dibutuhkan maka bisa dibuatkan surat oleh pemerintah daerah yang ditujukan langsung kepada BPH Migas pusat," kata Angga.

Hal itu dikarenakan yang mengeluarkan kuotanya langsung dari BPH Migas dan dikeluarkan bukan berdasarkan per kabupaten, melainkan per SPBU.

Sementara itu, terkait SPBUN Sungaiselan yang tidak menjual bahan bakar jenis bio solar, Angga mengimbau agar pemilik SPBUN tersebut segera mengajukan pengadaan bio solar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta. "Setelah itu barulah bisa keluar izin dari Pertamina supaya di SPBUN tersebut bisa dapat jatah bio solar," pungkasnya. (u1)