Pemkot Pangkalpinang Upayakan Kesempurnaan Layanan Kesehatan

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pencapaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Pangkalpinang hingga Mei 2022 sebesar 88,71 persen.

Angka ini belum memenuhi angka minimal yang ditetapkan pemerintah yakni sebesar 96 persen.

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Radmida Dawam mengatakan, rendahnya UHC tersebut karena Pemerintah Kota Pangkalpinang masih terkendala oleh keterbatasan anggaran.

Namun, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan angka UHC hingga mencapai batas minimal.

"Sebenarnya kurang sedikit saja, masih ada yang harus kita biayai. Namun, pemerintah kota masih keterbatasan anggaran. Kita selalu berencana dan berusaha untuk itu, tetapi kadang kita lihat kondisi anggaran," kata Radmida, Sabtu (21/5/2022).

"Terkait pelayanan di Pangkalpinang, kita berusaha untuk menyempurnakannya. Kita terus bangun rumah sakit, rehab, dan renovasi supaya lengkap peralatan-peralatannya," ujarnya.

Pemerintah Kota Pangkalpinang, lanjut Radmida, telah melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai upaya memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat.

"Mutu pelayanan kesehatan sendiri menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan. Maka dari itu kita harapkan agar ke depan masyarakat dapat mendapatkan pelayanan terbaik dengan fasilitas yang baik juga," tuturnya.

Langkah konkret dalam mengelola, menunjang, dan memfasilitasi pelayanan kesehatan dasar seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) masih terus menjadi fokus pemerintah.

Oleh karena itu, seluruh petugas pelayanan kesehatan di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang diminta bergerak mendukung pengoptimalan dengan meningkatkan kualitas mutu pelayanan masyarakat.

"Kita membicarakan apa yang menjadi masukan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dengan bahasan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan apa yang menjadi tanggung jawab sendiri masyarakat sendiri," kata Radmida. (u1)