Berita Pangkalpinang

Minta Penambahan Waktu Penyelesaian Status Honorer, DPRD Surati Menpan RB

DPRD Kota Pangkalpinang, melayangkan surat ke pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer pada 28 November tahun 2023.

(Bangkapos.com /Andini Dwi Hasanah)
Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen). 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, melayangkan surat ke pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer pada 28 November tahun 2023. Para wakil rakyat ini bahkan melayangkan surat ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk meminta penambahan waktu penyelesaian status tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara (ASN).

Ketua DPRD Pangkalpinang, Abang Hertza mengatakan, surat nomor: 800/1663/DPRD/VIII/2022 perihal permohonan penambahan waktu penyelesaian status kepegawaian tenaga non-ASN telah diterima oleh Kemenpan RB pada 11 Agustus 2022. "Kami memang konsisten memperjuangkan nasib tenaga honorer yang ada di Kota Pangkalpinang," kata Abang Hertza, Jumat (19/8).

Menurutnya, dalam surat itu, pihaknya meminta penambahan waktu penyelesaian status tenaga honorer, yang semula berakhir pada 28 November 2023 ditunda sampai 31 Desember 2025. "Saya sebagai perwakilan masyarakat Kota Pangkalpinang yang diamanatkan masyarakat akan terus berjuang memperjuangkan nasib tenaga honorer agar mendapat kesejahteraan yang lebih baik," jelasnya.

Diakuinya, sejauh ini Pemkot Pangkalpinang sedang melaksanakan pemetaan pegawai non-ASN. Baik yang memenuhi syarat dalam formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ataupun pegawai negeri sipil (PNS). Itu sebagai bahan langkah strategis status kepegawaian pegawai non-ASN.

Pihaknya juga sudah meminta kepada seluruh perangkat daerah, dan unit kerja dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN mulai saat ini. "Keberadaan pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang saat ini masih dibutuhkan untuk mengisi tugas jabatan ASN yang belum terisi sampai saat ini. Mulai dari tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga administrasi dan lainnya," ungkapnya.

Ia berharap, surat tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Kemenpan-RB. "Kami sendiri masih terus berusaha agar pegawai non-ASN di Pangkalpinang mendapatkan kesejahteraan. Bisa diangkat menjadi PPPK maupun mendapatkan solusi yang terbaik lainnya. Ini untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer yang telah mengabdi tahunan atau bahkan ada yang sudah belasan tahun mengabdi di Kota Pangkalpinang," kata Hertza.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Pangkalpinang menginstruksikan perangkat daerah untuk setop merekrut tenaga honorer atau pegawai tidak tetap mulai pertengahan tahun 2022 ini. Larangan ini pascaterbitnya surat edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor B/1511/SM.01.00/2022 tentang Pendataan Tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengatakan, larangan perekrutan pegawai non-ASN sebagai bentuk efisiensi dalam menjalankan birokrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah kota. Selain itu, untuk mengoptimalkan kinerja ASN dan honorer daerah yang berada di masing-masing instansi, di mana jumlahnya telah mencapai 3.882 orang. "Perangkat daerah saya tegaskan jangan coba-coba angkat tenaga honorer mulai hari ini," kata Molen, sapaan akrabnya, Jumat (5/8).

Menurutnya, hal ini juga sebagai bentuk menghindari permasalahan baru dengan tenaga honorer. Di mana, pemerintah pusat telah memerintahkan setiap pemerintah daerah untuk menyampaikan data ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat pada 30 September 2022.

Rencananya sendiri penghapusan honorer akan dimulai dihapus pada tanggal 28 November 2023. Maka dari itu perangkat daerah tidak diperkenankan mengganti atau merubah data tenaga honorer. "Jadi saya ingatkan lagi kepala perangkat daerah jangan coba-coba isi posisi honorer yang kosong saat ini," tegas Molen.

Ia menambahkan, perubahan dan penggantian pegawai non-ASN dalam hal ini honorer harus mempertimbangkan asas manfaat dan kepentingan serta melihat kondisi yang mempengaruhi. Apabila perangkat daerah membutuhkan tenaga pembantu sebaiknya diusulkan ke pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangam Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD). Hal ini tentu melalui seleksi yang kredibel, akuntabel, dan transparan.

Ia juga memastikan, perekrutan tenaga honorer harus ada rekomendasi dari dirinya selaku kepala daerah. Nantinya, ia yang akan melihat apakah rekrutmen memang benar diperlukan atau tidak.

Pasalnya, Molen tak mau pegawai non-ASN di Kota Pangkalpinang terus membengkak setiap tahunnya. "Minimal kepala perangkat daerah menyampaikan laporan dengan saya, jangan tiba-tiba tanpa laporan, tanpa sepengetahuan saya menerima honorer, padahal tidak diperlukan," jelasnya.

Ia memastikan akan menindak tegas kepala perangkat daerah yang masih nekat melakukan perekrutan tenaga honorer pada tahun ini tanpa sepengetahuan dirinya. "Saya akan panggillah secara langsung, nanti saya sanksi, tegas kalau saya," pungkas Molen. (u1)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved