DPRD Minta Pemkot Pangkalpinang Benahi Pengelolaan Aset

Belanja Pemerintah Kota Pangkalpinang dianggarkan sebesar Rp806,886 miliar dan pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan Rp166,418 miliar

Editor: suhendri
Bangka Pos/Cepi Marlianto
NOTA KESEPAKATAN - Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil dan Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza menunjukkan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2023 di gedung DPRD setempat, Senin (22/8/2022). 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - DPRD Kota Pangkalpinang meminta pemerintah kota setempat membenahi pengelolaan sejumlah aset daerah guna meningkatkan pendapatan daerah.

Di antaranya, toko atau ruko yang dikelola oleh dinas kelautan dan perikanan (DPP) diminta diserahkan ke dinas perdagangan, perindustrian, koperasi, dan UMKM. Aset-aset itu dinilai berpotensi menjadi sumber peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Alangkah baiknya dapat dikelola dengan baik untuk diupayakan sebagai objek baru retribusi," kata Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Pangkalpinang, Rudi Kurniawan Yahya, Senin (22/8/2022).

Hal itu disampaikan Rudi menyusul telah disepakatinya Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 oleh pemerintah kota dan DPRD setempat.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza dan Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil di gedung DPRD setempat, Senin (22/8/2022).

Rudi menyebutkan, total APBD tahun 2023 sebesar Rp811,368 miliar.

Belanja Pemerintah Kota Pangkalpinang dianggarkan sebesar Rp806,886 miliar dan pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan Rp166,418 miliar.

"Untuk pendapatan transfer, saat ini masih tergantung dengan pemerintah pusat. Akan tetapi, terjadi pengurangan pendapatan sehingga estimasi sebesar Rp540,174 miliar, dengan rincian pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp477,924 miliar, transfer antardaerah sebesar Rp62,250 miliar. Pendapatan daerah lain yang sah dari pendapatan hibah sebesar Rp5 miliar," ujar Rudi.

Dia menambahkan, pendapatan daerah tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp711,592 miliar, sedangkan belanja daerah Rp806,886 miliar. Dengan demikian, terjadi defisit anggaran sekitar Rp95 miliar.

Adapun pembiayaan daerah dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp40 miliar.

Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp4,5 miliar, dan pembayaran neto Rp35,5 miliar.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebesar Rp59,776 miliar.

Skala prioritas

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil atau akrab disapa Molen mengatakan, anggaran belanja daerah tersebut akan digunakan untuk kepentingan infrastruktur, layanan publik yang meliputi pendidikan dan kesehatan.

Skala prioritasnya adalah membiayai belanja wajib dan mengikat, pemenuhan standar pelayanan minimal kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan pemenuhan sasaran pembangunan.

"Itu dalam rangka perwujudan visi dan misi tahun 2018-2023, melalui pelaksanaan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang di tahun 2023, termasuk penganggaran kelanjutan pembangunan Masjid Kubah Timah," kata Molen. (u1)

Sumber: Bangka Pos
  • Berita Populer

    Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved