Berita Bangka Tengah

DPRD-Pemkab Bangka Tengah Sepakati APBD-P 2022

DPRD Bangka Tengah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terhadap APBD Perubahan tahun 2022 Bateng.

Bangka Pos/Arya Bima Mahendra
RAPAT PARIPURNA - Rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Perubahan Bangka Tengah tahun anggaran 2022, di Sekretariat DPRD Bateng, Senin (22/8). 

KOBA, BABEL NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Tengah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terhadap APBD Perubahan tahun 2022 Bateng. Kesepakatan ini tertuang dalam penandatanganan pada rapat paripurna DPRD Bateng, Senin (22/8).

Bupati Bateng, Algafry Rahman merangkum proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang tertuang dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2022. Diakuinya, berdasarkan nota kesepakatan, target estimasi pendapatan daerah disepakati menjadi Rp907,4 miliar dari sebelumnya Rp869 miliar atau naik sekitar 4,42 persen.

"Sedangkan untuk belanja daerah, ada kenaikan dari yang sebelumnya Rp923,7 miliar menjadi Rp982,9 miliar atau bertambah 6,41 persen," jelas Algafry.

Kemudian, dianggarkan juga penerimaan pembiayaan Rp77,4 miliar rupiah yang bersumber dari SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun sebelumnya. Lanjut Algafry, untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp2 miliar rupiah yang direncanakan untuk menambah penyertaan modal daerah investasi.

"Dari uraian tersebut, maka diketahui perubahan KUA APBD tahun 2022 mengalami defisit Rp75,4 miliar yang akan ditutup dari pembiayaan netto," ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Algafry juga menyampaikan usulan Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Bateng. Ia menilai, saat ini pesantren-pesantren yang ada di Bateng terus tumbuh dan berkembang cukup pesat.

Menurutnya, perlu ada pengaturan dalam bentuk Raperda sebagai wujud kepedulian Pemkab dalam mendukung sistem pendidikan nasional. "Jadi kalau ada Raperda tersebut, maka akan ada landasan bagi pemerintah untuk memberikan dukungan aspek moril dan materil kepada pesantren," pungkasnya. (u2)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved