50 Ribu Warga Pangkalpinang Urus Surat Keterangan Tidak Mampu

Untuk menentukan kriteria masyarakat miskin, pihaknya akan melibatkan lembaga swadaya masyarakat

Editor: suhendri
50 Ribu Warga Pangkalpinang Urus Surat Keterangan Tidak Mampu
Bangka Pos/Cepi Marlianto
Ketua Pansus 17 DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady.

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang bersama pemerintah kota setempat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Kamis (25/8/2022).

"Pembahasan paperda ini terdapat beberapa hal yang menjadi inventaris masalah pembahasan di Pansus 17, terutama yakni kriteria miskin, di mana kriteria itu di setiap daerah berbeda," kata Ketua Panitia Khusus 17 DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady kepada Bangka Pos, Kamis (25/8/2022).

Pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait mencoba mencari kriteria masyarakat miskin yang tepat untuk ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Pansus 17, dari 225.162 jiwa penduduk Pangkalpinang, sedikitnya sekitar 50 ribu orang telah mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM).

"Sebagaimana kita dari rapat bersama dengan dinas sosial, kami mendapatkan informasi bahwa masyarakat yang tidak mampu di Kota Pangkalpinang yang telah membuat SKTM di dinas sosial ada sekitar 50 ribu orang," ujar Rio.

Untuk menentukan kriteria masyarakat miskin, pihaknya akan melibatkan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum dan advokasi, serta mahasiswa yang aktif dalam kegiatan hukum.

Dengan demikian, Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang akan disahkan menjadi peraturan daerah (perda) tersebut sudah dibahas oleh banyak unsur.

"Ini turut mempertimbangkan anggaran yang dapat dibantu oleh pemerintah daerah. Sebab, setiap kasus dan setiap tahun anggarannya ada berapa sehingga kita memiliki data dan rencana yang terukur setiap tahun anggaran," tutur Rio.

Dia menuturkan, Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin merupakan salah satu dari tiga raperda yang diajukan Pemerintah Kota Pangkalpinang ke DPRD pada 16 Agustus 2022.

"Raperda ini dibahas oleh Pansus 17 dan kami sudah membahas bersama dengan bagian hukum, dinas sosial, asisten satu Pemerintah Kota Pangkalpinang," katanya.

"Tentu harapan kita, perda ini dapat membantu masyarakat kita yang sedang tersandung masalah hukum, terutama masyarakat yang tidak mampu agar dapat dibantu oleh pemerintah daerah," ujar Rio. (u1)

Sumber: Bangka Pos
  • Berita Populer

    Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved