Berita Bangka Tengah

Rencana Legalisasi Tambang Kolong Merbuk dan Sekitarnya, Ridwan Ingin Administrasi Tuntas

Pihaknya juga telah menggelar rapat dalam membahas dan menyiapkan tentang perihal tersebut.

Bangkapos.com/Dok
Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin. 

KOBA, BABEL NEWS - Kawasan Kolong Merbuk dan sekitarnya yang berada di Koba, Bangka Tengah marak terjadi praktik pertambangan timah secara ilegal. Diketahui, kawasan tersebut merupakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik eks PT Koba Tin.

Beberapa waktu lalu, Penjabat (Pj) Gubernur Babel, Ridwan Djamaludin bersama Forkopimda dan Bupati Bateng mengunjungi kawasan tersebut dan berencana akan menjadikannya lokasi penambangan legal.

Ridwan mengaku, hal tersebut akan dieksekusi segera. "Sebelum urusan administrasi tuntas secara Undang-undang Minerba, kita akan berikan penugasan terlebih dahulu kepada PT Timah untuk mengamankan wilayah eks Koba Tin tersebut," ucap Ridwan, saat ditanyai awak media perihal perkembangan rencana tersebut, Jumat (26/8).

Pihaknya juga telah menggelar rapat dalam membahas dan menyiapkan tentang perihal tersebut. "Segera," jawabnya singkat.

Diketahui sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin bersama Bupati Bateng, Algafry Rahman dan Forkopimda setempat, melakukan kunjungan ke kawasan Kolong Merbuk, Bangka Tengah, Rabu (25/5). Diketahui, kawasan yang merupakan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) milik eks PT Koba Tin ini, dijadikan pertambangan ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab.

Ridwan mengakui, ingin menjadikan kawasan Kolong Merbuk sebagai lokasi pertambangan legal. "Jadi kawasan ini akan kami ubah peruntukannya, karena di sini (kawasan kolong merbuk-red) timahnya sangat potensial dan selama ini ditambang secara ilegal," ucap Ridwan.

Pihaknya berharap, Kementerian ATR agar membolehkan wilayah yang pada RTRW-nya pemukiman ini, dapat ditambang secara resmi. "Supaya manfaat bagi negara juga ada dan masyarakat silakan berkerja," katanya.

Diakuinya, dalam waktu dekat akan ada penjagaan dan pengawasan di wilayah tersebut agar benar-benar steril dari aktivitas pertambangan ilegal. Pihaknya juga akan menutup jalan-jalan masuk kawasan Kolong Merbuk itu menggunakan portal.

Namun diketahui, di sekitaran wilayah Kolong Merbuk juga sudah banyak ditanami sawit. "Kalau ada (kebun sawit-red) yang tidak sesuai ketentuan, maka akan kita tegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya harap ini mendapatkan dukungan dari masyarakat," ujarnya.

Dirinya memastikan, rencana tersebut akan direalisasikan secepat mungkin. Termasuk, dalam mempersiapkan proses administrasi yang akan diselesaikan secara birokratif. "Berkaitan dengan regulasi akan lakukan segera pekan ini, terutama dalam hal surat menyuratnya," jelasnya.

Kemudian, pihaknya akan menunjuk perusahaan yang akan mengelola pertambangan di kawasan tersebut. Namun, sejauh ini belum ada perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan di kawasan itu. "Belum ada (perusahaan-red), tapi saya mau cepat-cepat. Tahun ini selesai," tegasnya.

Bupati Bateng, Algafry Rahman mengakui, keputusan ini adalah salah satu langkah menyelesaikan permasalahan tambang ilegal yang ada di Kolong Merbuk selama ini. "Ini bukti selama ini kita tidak melakukan pembiaran. Jadi kami semua, baik dari pemerintah daerah sampai ke pusat berusaha untuk menyelesaikan ini secara baik-baik," kata Algafry.

Diakuinya, hal ini dilakukan agar aktivitas tambang yang dilakukan tetap memperhatikan dan menjaga lingkungan. "Saya yakin dalam Juni 2022 ini, Insya Allah sudah bisa digarap," pungkasnya. (u2)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved