Berita Bangka Tengah

Pascameningkat Kasus Tindakan Asusila, Bangka Tengah Prioritas Penyelesaian Kekerasan Anak

Kasus kekerasan dan asusila terhadap anak di Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan tren peningkatan signifikan.

KOBA, BABEL NEWS - Kasus kekerasan dan asusila terhadap anak di Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan tren peningkatan signifikan. Padahal Bangka Tengah baru saja mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) ke tingkat Nindya.

Kapolres Bateng, AKBP Moch Risya Mustario membenarkan, kondisi ini. Oleh karena itu, diakuinya, kasus kekerasan anak menjadi salah satu prioritas penanganannya di wilayahnya.

"Trend ini menjadikan kita harus memprioritaskan ini. Kemarin-kemarin kita baik-baik saja untuk asusila anak, tapi sekarang kenapa seakan jadi trend yang besar. Ini yang harus kita antisipasi," ungkap Risya, Rabu (7/9) siang.

Menurutnya, jajarannya akan menindak tegas semua pelaku kejahatan khususnya pelaku asusila anak. "Kami tindak tegas semua pelaku kejahatan tapi kami akan lebih tegas ke pelaku tindak asusila anak. Kami ingin ciptakan lingkungan ramah anak dan kamtibmas yang baik untuk masyarakat," tegasnya.

Pihaknya juga terus berupaya mengevaluasi dengan berkolaborasi dan sinergitas untuk mewujudkan Bangka Tengah menjadi Kabupaten Layak Anak Lagi. "Mari kita jaga kamtibmas dan ketentraman masyarakat termasuk anak-anak. Mari kita bersama lindungi anak. Dan polisi akan selalu melindungi, melayani serta mengayomi masyarakat," ujarnya.

17 kasus
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bangka Selatan juga mengakui sudah menerima 17 laporan polisi dalam kasus tindak pidana terhadap anak di bawah umur sepanjang 2022 ini. "Ada 18 orang anak yang berhadapan dengan hukum, 13 orang anak sebagai korban yang sudah kami tangani," kata Kanit PPA Satreskrim Basel, Bripka Yulanda.

Diakuinya, dari 17 laporan polisi yang ditangani unit PPPA Polres Basel, di antaranya, kasus kekerasan anak, pencabulan, persetubuhan, pembuangan bayi, dan pencuri. "Secara rincian bisa dikatakan kekerasan terhadap anak paling dominan sebanyak 6 perkara, 3 perkara pencabulan, 4 perkara persetubuhan, 1 kasus pembuangan bayi dan terakhir 3 perkara kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur," jelas Yulanda.

Ia menambahkan, dari semua kasus yang ditangani unit PPA Polres Bangka Selatan, saat ini ada dua perkara yang masiih ditangani pihaknya. "Perkara pengeroyokan satu perkara dan pencurian dengan pemberatan, yang saat ini masih kita tangani," tambahnya.

Ia mengimbau, kepada seluruh orang tua dan masyarakat, untuk mengawasi serta mengontrol setiap kegiatan anak-anaknya di luar rumah. "Kita sama-sama mengontrol serta mengawasi anak-anak di dalam maupun di luar rumah, tujuannya agar anak kita tidak terjerumus ke dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan anak kita maupun anak orang lain," tegasnya.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Bangka Selatan Marsuri Manap, menegaskan pihaknya akan selalu memberikan bantuan kepada ABH yang terlibat hukum maupun jadi korban. "Kami selalu dapat laporan ketika ada kejadian yang dilakukan oleh ABH, kami tetap berkoordinasi kepada pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk melindungi anak di bawah umur terutama menjadi korban," tegas Marsuri.

"Selama ini tetap berjalan pengawasan maupun kontrol dari kami, jadi anak-anak di bawah umur ada masalah saya langsung turunkan tim untuk membantu," tambahnya. (v2/v1)

NEWS ANALYSIS
Luna Febriani, Sosiolog UBB

Evaluasi Kebijakan Pemerintah
DENGAN terjadinya kasus kekerasan seksual di daerah-daerah Kabupaten Layak Anak, harusnya menjadi motivasi dalam mewujudkan daerah yang benar-benar ramah buat anak, bukan justru sebaliknya. Mesti ada evaluasi yang diperlukan terkait kegiatan dan kebijakan yang telah dilakukan selama ini, terkait implementasi dari program sudah benar dilakukan dan tepat sasaran atau hanya sekedar seremoni semata.

Pengusutan kasus kekerasan seksual yang terjadi selama ini baik yang sudah belum maupun sudah dilapor ke pihak yang berwajib acapkali dianggap sebagai masalah yang dapat didamaikan dan cenderung menguntungkan pelaku dan merugikan korban. Bukan tanpa alasan, sebab korban dipaksa berdamai dengan beberapa alasan yang umum, seperti jika kekerasan terjadi dalam lingkup keluarga (seperti suami terhadap istri, atau ayah terhadap anaknya dll) lebih banyak didamaikan dengan dalih ini hanyalah masalah keluarga yang bisa diselesaikan secara baik-baik.

Tak hanya itu, kekerasan seksual dianggap tabu dan memalukan jika dilaporkan, dan juga sering mengambil solusi dengan cara menikahkan korban pemerkosaan dengan pelaku. Oleh karena itu diharapkan, pelaku kekerasan seksual dihukum tegas atas perbuatannya.

Hal teragis itu akan membuat psikis anak terganggu. Sebab korban yang masih balita tersebut sedang berada dalam masa golden age atau usia emas, di mana pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi secara pesat. Bahkan, penelitian menunjukkan kurang lebih 50 persen dari total kecerdasaan individu ke depan, mulai dibentuk pada tahapan golden age ini. Ini bisa merusak psikis anak.

Keluarga, masyarakat dan pemerintah serta aparat hukum harus segera mengambil peran dan bertanggung jawab dalam setiap kasus kekerasan seksual yang terjadi. Justru yang terjadi selama ini kita hanya memandang remeh dan menganggap kekerasan seksual sebagai hal yang sepele, sehingga tidak muncul keseriusan dalam pencegahan hingga pengusutan kasusnya. (v1)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved