Berita Pangkalpinang

Desak Kirim Nota Keberatan Kepemilikan Pulau Tujuh, DPRD Tunggu Aksi Pemprov Babel

DPRD Bangka Belitung belum menerima laporan kelanjutan dari Pemprov Babel untuk memperjuangkan kepemilikan Pulau Tujuh.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Anggota DPRD Bangka Belitung, Nico Plamonia Utama. 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung, Nico Plamonia Utama mengaku, belum menerima laporan kelanjutan dari Pemprov Babel untuk memperjuangkan kepemilikan Pulau Tujuh yang dinyatakan masuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Padahal, DPRD Babel sudah melakukan rapat kerja terkait status Pulau Tujuh bersama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung di ruang rapat Banmus DPRD, pada Selasa (30/8).

Hasil dari rapat bersama dengan instansi terkait di Pemprov Babel bersepakat untuk memberikan nota keberatan. Nota keberatan itu akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kepemilikan Pulau Tujuh. "Belum ada laporan dari biro hukum (Pemprov-red), wajiblah (mengirim nota keberatan itu ke Kemendagri-red). Kemarin kita RDP komisi I, disimpulkan DPRD meminta Pemprov untuk berkirim surat kepada Mendagri berupa nota keberatan," ujar Nico, Jumat (9/9).

Menurutnya, dari hasil rapat tersebut, Pemprov akan melakukan pembahasan untuk menyepakati dalam memperjuangkannya. "Lalu itu nanti akan dibahas di tingkat pimpinan dan Forkopimda, mau sepakat tidak memperjuangkannya. Karena ini perjuangan politik. Sampai detik ini belum ada laporan tentang RDP ini," katanya.

Dikarenakan belum ada tindak lanjut dari rapat yang digelar membahas soal Pulau Tujuh, Nico berencana akan memanggil kembali pemprov dalam hal ini. "Kalau kita ya kita tunggu, kalau mereka belum bergerak, kita panggil lagi. Pertama, kita tanya nota keberatan sudah sampai mana, sudah dikirim belum? Habis itu kita mendorong diadakan rapat pimpinan, antarpimpinan, Forkopimda dan Pj gubernur. Kita sampaikan, mau dipertahankan atau tidak," tegas Nico.

Menurutnya, DPRD tetap mendesak untuk diperjuangkan walau belum ada titik terang. "Kalau kita tetap minta untuk dipertahankan. Sebenarnya tak usah DPRD, siapapun bisa menilainya. Itu luasan di situ 5.000 kilometer persegi, nah ada apa di situ tidak pernah tahu. Dalam itu, ada potensi apa? Kalau ditanya kenapa kita mempertahankan, pertama, karena itu hak kita. Di UU Pembentukan Provinsi Babel, dilampiran itu jelas, ada Pulau Pekajang yang merupakan gugusan Pulau Tujuh," kata Nico.

Permohonan revisi
Kepala Biro Pemerintahan Babel, Kurniawan mengatakan, Pemprov sudah pernah menyampaikan permohonan revisi keputusan Permendagri No 050-145 tahun 2022. Surat permohonan revisi itu tertanggal 28 April 2022.

"Bukan keberatan (nota keberatan-red), tapi permohonan revisi atas Kepmendagri 050-145 tahun 2022. Kalau Pemprov sudah pernah kirim permohonan revisi tersebut," ujar Kurniawan.

Diakuinya, upaya Pemprov agar dilakukan peninjauan kembali terhadap Permendagri tersebut. "Ya, itu upaya pemprov. Semoga memberikan hasil terbaik bagi Babel," katanya.

Sengketa Pulau Tujuh bermula ketika Bangka Belitung berdiri sebagai provinsi, setelah lepas dari Sumatera Selatan pada 2000. Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pulau Tujuh masuk wilayah Kabupaten Bangka.

Kemudian pada pemekaran Kepulauan Riau, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003, menetapkan Pulau Tujuh juga tercatat masuk Kabupaten Lingga. Kondisi tersebut berlarut-larut sampai 22 tahun kemudian. Kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah.

Hanya saja, Pemkab Lingga, Provinsi Kepulauan Riau menang satu langkah, karena administrasi kependudukan warga Pulau Tujuh menjadi masuk dalam wilayah mereka. Sementara Babel hanya mengakui Pulau Tujuh berbekal kedekatan secara geografis.

Jarak Teluk Limau, Parittiga, Kabupaten Bangka Barat ke Pulau Tujuh melalui perjalanan laut ditempuh dalam waktu sekitar 3 jam. Berbeda jarak tempuh Pulau Tujuh ke Lingga, membutuhkan waktu sekitar 8 jam perjalanan laut.

Tujuh pulau di Gugusan Pulau Tujuh yakni Pekajang, Tukong Yu, Pasir Keliling, Penyaman, Lalang, Kembung dan Jambat. Hanya di Pekajang kecil didiami penduduk sebanyak ratusan kepala keluarga (KK), yang memiliki KTP Pemkab Lingga. (s2)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved