Berita Bangka Tengah

Bupati Bateng Terbitkan Surat Edaran Pembiayaan Multiguna, Honorer Bisa Utang di BPRS

Bupati Bateng, Algafry Rahman menerbitkan surat edaran pembiayaan multiguna atau kredit terhadap para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer.

Bangka Pos/Arya Bima Mahendra
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman saat diwawancara, Rabu (13/7). 

KOBA, BABEL NEWS - Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menerbitkan surat edaran pembiayaan multiguna atau kredit terhadap para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer Pemerintah Kabupaten Bateng di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung. Surat edaran dengan nomor 500/1266/Setda.Ekbang/2022 itu dalam rangka guna memenuhi kebutuhan pegawai dan keluarga.

Adapun isi edaran tersebut menyatakan bahwa peminjaman atau pembiayaan multiguna untuk pegawai honorer maksimal Rp5 juta tanpa jaminan dengan jangka waktu maksimal selama sisa kontrak pegawai honorer itu.

Kemudian bagi PNS pinjaman Rp25 juta tanpa jaminan dengan jangka maksimal tiga tahun. Sedangkan pinjaman di atas Rp25 juta wajib memberikan tambahan jaminan berupa fix aset dengan jangka waktu maksimal lima tahun.

Bupati Bateng, Algafry Rahman membenarkan terkait adanya surat edaran itu. Menurutnya, program ini sebagai upaya memudahkan pegawai dalam mendapatkan dukungan materi dalam bentuk kredit. "Ini program untuk membantu para ASN dan honorer,kita beri dukungan pada mereka," ucap Algafry, Minggu (11/9).

Ia memastikan, program ini sifatnya imbauan saja. Artinya tak mewajibkan pegawai untuk kredit, karena pemerintah hanya menyediakan fasilitasnya saja. "Ini tidak wajib ya, kalaupun ingin meminjam uang kita arahkan nantinya ke BPRS," tegasnya.

Ia berharap program ini tak dimanfaatkan secara konsumtif oleh pegawai. "Kalaupun ada fasilitas ini penggunaanya harus bisa secara bijak, gunakan untuk hal-hal yang penting misalnya mengembangkan usaha," harapnya.

Mendukung
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bateng menyambut positif program pembiayaan multiguna terhadap PNS dan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bateng. Menurut Wakil Ketua DPRD Bateng, Apri Panzupi, program tersebut dapat dipergunakan pegawai untuk membuat usaha baru dan mengembangkan usaha yang telah dijalankan.

Namun, dirinya menegaskan, program yang diterbitkan melalui surat edaran Bupati Bangka Tengah itu hanyalah bersifat imbauan semata. "Surat tersebut bentuknya edaran, yang namanya edaran bisa dipakai bisa tidak, dan tidak ada sanksi. Itu yang membedakannya dengan instruksi kalau instruksi mungkin ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan. Kalau edaran bisa diiyakan atau tidak," ucap Apri.

Ia menilai program kredit atau pembiayaan multiguna itu sah-sah saja selama pengggunaannya tidak untuk konsumtif. "Tinggal nanti PNS ataupun honorernya itu bijak tidaknya dalam menggunakan fasilitas kredit. Apalagi ini tanpa agunan, skemanya bisa melalui potong gaji, selama penggunaannya tidak konsumtif itu baik menurut kami," jelasnya.

Apri menuturkan, program ini akan menguntungkan kedua belah pihak baik baik kreditur diuntungkan tanpa agunan maupun pihak bank yang menjalin kerja sama. "Biasanya kan pembiayaan untuk ASN harus menggadaikan SK ,dan ini tanpa agunan tentu sangat baik tinggal pemanfaatannya saja harus secara bijak," ujarnya.

Oleh karena itu menurutnya, para pegawai mesti memanfaatkan program ini dengan baik dan tak memanfaatkan untuk gaya hidup tinggi. "Ini kembali lagi kepada orangnya bijak tidaknya dia menggunakan fasilitas itu, kalau dari fasilitas itu digunakan sebagai bentuk usaha tentu akan berkembang kalau hanya digunakan buat gaya hidup, sangat disayangkan," katanya.

Meski begitu, Apri menjelaskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selaku mitra memiliki kajian mendalam terhadap kreditur, sehingga tak sembarangan bisa mengajukan peminjaman. "Setiap memberikan kredit pasti akan dilihat track recordnya," tambahnya.

Dirinya juga berharap ,jika program ini telah berjalan Pemkab Bateng dapat mengumpulkan kembali ASN dan honorer yang mengajukan kredit agar diberikan pemahaman supaya memanfaatkannya secara bijak. "Edaran ini baik, tinggal nanti program jika sudah berjalan menghadirkan teman ASN dan honorer yang mengikuti program kredit itu ada semacam pemberian pemahaman kepada teman-teman yang ikut program agar kredit digunakan secara bijak. Setelah adanya edaran ini ke depannya kita harapkan ada imbauan juga," pungkasnya. (v2)

Penyertaan Modal
WAKIL Ketua DPRD Bangka Tengah, Apri Panzupi mengungkapkan, Bangka Tengah akan melakukan penyertaan modal kepada BPRS Rp1 miliar pada tahun 2022. Oleh karena itu, surat edaran dari Bupati Bateng ini sah-sah saja mengingat sebagai pemegang saham di BPRS Bangka Belitung.

Menurutnya, program ini pula turut memberikan benefit yang mulitefek. Misalnya, pertama ASN dan honorer akan terbantu dengan adanya fasilitas kredit tanpa jaminan. "Kalau dulu kan susah kredit karena harus gadai SK, kesempatan ini mungkin akan membantu mereka," jelas Apri, Minggu (11/9).

Tak hanya itu, BPRS dan Bangka Tengah pun akan mendapatkan keuntungan juga sebagai pemegang saham. "Pembiayaan di BPRS berjalan, BPRS mendapatkan keuntungan juga, dan Bangka Tengah sebagai pemegang saham juga akan mendapatkan manfaat dari share saham yang dimiliki nanti deviden akan didapatkan Bangka Tengah," pungkasnya. (v2)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved