Berita Bangka Tengah

Bupati Bangka Tengah Tolak Usulan Asosiasi Produsen Arak, Algafry: Picu Penyalahgunaan

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menolak usulan pembentukan asosiasi produsen arak di wilayahnya.

Bangka Pos/Arya Bima Mahendra
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman. 

KOBA, BABEL NEWS - Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menolak usulan pembentukan asosiasi produsen arak di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikannya pascausulan Ketua DPRD Bateng, Me Hoa yang meminta pemerintah daerah untuk membentuk asosiasi produsen arak agar produksi arak tidak digunakan sembarangan dan mudah dikontrol produksinya.

Menurutnya, hal tersebut justru akan memicu penggunaan arak disalahgunakan yang semulanya untuk kepentingan tradisi budaya tertentu. "Kalau berkaitan dengan minuman arak itu tidak perlu sampai seperti itu, arak ini harus kita tanyakan dulu, kalau untuk obat silakan, tapi selain dari itu efeknya akan luar biasa," ucap Algafry, Minggu (11/9) siang.

Dirinya menilai, hal utama yang mesti diperhatikan yakni kontrol produsen arak supaya tidak menjual sembarangan sehingga tak berakibat fatal. "Jangan dijual sembarangan, kalaupun ada yang membeli untuk dijual sembarangan itu dilarang karena tidak boleh," tegasnya.

Ia tak mempermasalahkan, jika memang ada budaya tertentu yang menggunakan arak sebagai ibadah, selagi jumlahnya dibatasi. "Kalaupun ada budaya tertentu ingin memanfaatkan itu sebagai ibadah tidak masalah, tapi jangan dijual dalam jumlah besar dalam bentuk penggunaan yang lainnya apalagi sampai mabuk-mabukan," ujarnya.

Algafry berharap, agar arak ini tak boleh dijual secara sembarangan, karena berisiko besar jika tak dikontrol. "Tidak perlu ada asosiasi hanya tingkat kesadaran saja, intinya jangan dijual sembarangan," jelasnya.

Pihaknya tak segan menindak tegas jika adanya temuan di lapangan konsumsi arak secara bebas dan penjualannya secara besar-besaran. "Kepada produsen arak agar secara bijak dalam menjual arak, karena di tangan merekalah sebagai penjual yang paling mengetahui di kemanakan saja minuman beralkohol itu," katanya.

Dirinya menegaskan, hal itu lantaran akibat penggunaan arak berlebihanlah sebagai satu faktor tingkat kriminalitas meningkat. "Karena mereka ini mabuk dan tidak sadar maka terjadilah kecelakaan, tabrakan hingga meninggal dunia," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Tengah, Me Hoa meminta pemerintah daerah agar mendorong para produsen arak segera membentuk organisasi atau asosiasi. Sebab melalui asosiasi, pemerintah akan lebih mudah mengontrol jumlah produksi arak sehingga menghindari penyalahgunaan arak yang sering terjadi.

"Saya minta Pemda membimbing para produsen arak di Kabupaten Bangka Tengah, mengarahkan mereka supaya membentuk asosiasi supaya mudah dikontrol jumlah produksinya, mudah diawasi kadar alkoholnya supaya tidak terjerat UU pangan," kata Me Hoa, Kamis (8/9) siang.

Menurutnya, pemerintah daerah harus bisa membimbing para produsen atau pembuat arak agar tidak sembarangan menjual hasilnya. "Ini juga untuk kepentingan etnis dan agama tertentu termasuk budaya kita untuk Bangka ini," jelasnya.

Di sisi lain, Mehoa sangat mendukung jika ada produsen arak yang ingin memilik izin edar sebagai obat. "Saya sebagai Ketua DPRD dan juga atas nama pribadi dukung sekali jika ada produsen yang ingin membuat izin edar arak seperti bir kemasan yang ada," tegasnya.

Sebab diakuinya, banyak pembuat arak yang ditangkap karena tidak bisa mengontrol diri setelah minum sehingga berbuat anarkis dan melanggar hukum. Ia berharap, masyarakat dapat menggunakan arak dengan bijak, jangan sampai disalahgunakan hingga menimbulkan kerugian.

"Sering banget dirazia arak ini kalau lagi mau operasi Pekat memasuki hari raya dan lainnya. Arak hampir sama dengan bir yang dijual di toko. Padahal minuman beralkohol lainnya juga ada yang bisa mengakibatkan hal negatif," tutur Me Hoa. (v2)

Picu Polemik
ANGGOTA Komisi II DPRD Bangka Tengah, Apri Panzupi menyayangkan adanya usulan pembentukan asosiasi produsen arak di wilayahnya. Menurutnya, pernyataan itu jelas kontradiksi dan memicu diedarkannya arak secara luas. Hal ini justru menjadi suatu yang memilukan.

Ia tak mempermasalahkan jika arak digunakan sebagai tradisi tertentu. Namun diakuinya, karena pernyataan Me Hoa yang mencuat ke publik, hal tersebutlah yang memicu polemik. "Kalau untuk tradisi tertentu ya silahkan asalkan jangan disampaikan kepada publik secara umum," tegas Apri, Minggu (11/9) sore.

Menurutnya, dari sisi hukum normatif yang berlaku di Indonesia telah mengatur secara jelas arak itu dilarang dan tidak diedarkan secara luas. "Sangat disayangkan, karena saat ini kan kita fokus penanganan stunting, dan gizi buruk," ujarnya. (v2)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved