Kabar Belitung

Pengadaan Desa Diatas Rp200 Juta Harus Lelang

Pengadaan barang dan jasa di level pemerintahan desa terbagi menjadi dua macam yaitu secara swakelola dan penyedia.

Editor: Rusaidah
Bangka Pos/Dede Suhendar
Antonio Apriza, Kabid Kabid PMD DPPKBPMD Belitung. 

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Pengadaan barang dan jasa di level pemerintahan desa terbagi menjadi dua macam yaitu secara swakelola dan penyedia.

Dalam Perbup Belitung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang/Jasa mengatur mekanisme penyedia terbagi menjadi tiga macam yaitu pembelian langsung, permintaan penawaran dan lelang.

Pembeda tiga jenis pengadaan tersebut satu di antaranya nilai kontrak mulai dari pembelian langsung nilai sampai Rp10 juta, permintaan penawaran nilainya diatas Rp10 sampai 200 juta dan lelang nilainya di atas Rp200 juta.

"Selain nilai pengadaan, memang dokumennya pun berbeda. Kalau lelang itu ada pengumuman, klatifikasi dan negosiasi tapi lebih sederhana dibandingkan lelang pemda," ujar Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kabupaten Belitung Antonio Apriza, Rabu (14/9).

Dirinya tak menampik, kebanyakan desa di Belitung pada saat pengadaan barang dan desa menyebutkan swakelola padahal pada pelaksanaan di lapangan terdapat penyedia.

Seharusnya, jika pemerintah desa menginginkan pelaksanaan melalui penyedia, maka mekanismenya harus dilaksanakan.

Ia menjelaskan pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa di tingkat desa dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat.

Harapannya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten beredar di desa masing-masing. Tetapi mempertimbangkan kompleksitas dari pekerjaan tersebut.

Jika suatu pekerjaan dianggap masih bisa dilakukan tenaga kerja setempat, tersedianya alat dan bahan walaupun nilainya di atas Rp200 juta bisa dikerjakan secara swakelola.

Tapi kalau pekerjaannya kompleks, butuh alat, bahan dan tenaga kerja khusus, itu harus melalui metode penyedia.

"Memang dalam Perbup Nomor 4 Tahun 2020 itu bahasanya tidak mengunci seperti pemda misalnya nilai Rp200 juta harus lelang. Karena selama masih bisa dikerjakan secara swakelola diutamakan itu," katanya.

Ia menjelaskan pelaksanaan swakelola penekanannya pada Pelaksana Kegiatan (PK) yang dijabat Kasi atau Kaur dan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) yang terdiri dari perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat.

Kemudian, dalam pelaksanaannya pengadaan yang bertugas membeli barang, peralatan hingga pengajuan pencairan anggaran dilakukan PK dan TPK.

"Jadi mereka yang aktif jika pekerjaan itu membutuhkan sesuatu," katanya. (dol)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved