Realisasi Pajak Restoran di Pangkalpinang Tembus 103 Persen

Kendati demikian, lanjut dia, terdapat penyesuaian target menyusul adanya Perubahan APBD Kota Pangkalpinang tahun 2022.

Editor: suhendri
Bangka Pos/Dok
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang, Budiyanto. 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Kota Pangkalpinang mencatat, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan pajak sejak awal Januari hingga 14 September 2022 mencapai Rp80,4 miliar.

Angka itu setara dengan 67,46 persen dari target tahun 2022 sebesar Rp119,2 miliar.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, Budiyanto, Rabu (14/9/2022), mengatakan, dari 11 objek pajak, realisasi pajak restoran menempati posisi tertinggi dengan capaian Rp17,1 miliar atau 103,71 persen dari target Rp16,5 miliar. Disusul pajak hiburan Rp2,02 miliar atau 81,17 persen dari target Rp2,5 miliar.

Kemudian, realisasi pajak parkir Rp594.383.400 atau 79,25 persen dari target Rp750 juta, pajak hotel Rp3 miliar atau 75,19 persen dari target Rp4 miliar, dan pajak reklame Rp2,99 miliar atau 66,48 persen dari target Rp4,5 miliar.

Selanjutnya, realisasi pajak penerangan jalan (PPJ) Rp24,7 miliar (65,93 persen dari target Rp37,5 miliar), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp17,9 miliar (64,07 persen dari target Rp28 miliar), pajak air tanah Rp213.357.929 (60,96 persen dari target Rp350 juta), pajak sarang burung walet Rp51.090.000 (51,09 persen dari target Rp100 juta), dan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan Rp11,7 miliar (46,99 persen dari target Rp25 miliar).

"Saat ini telah tercapai 67,46 persen lebih atau sekitar Rp80,409 miliar. Hingga akhir tahun nanti, kami optimistis akan mencapai target 100 persen," kata Budiyanto.

Kendati demikian, lanjut dia, terdapat penyesuaian target menyusul adanya Perubahan APBD Kota Pangkalpinang tahun 2022.

Target PBB-P2, misalnya, berubah dari Rp25 miliar menjadi Rp16 miliar, target BPHTB dari Rp28 miliar jadi Rp22 miliar, dan target pajak restoran dari Rp16,5 miliar jadi Rp22 miliar.

Budiyanto menyebut penyesuaian target tersebut didasari atas hasil evaluasi dan kajian potensi kemampuan pengumpulan pajak.

"Untuk PBB-P2 menurun karena ada program relaksasi dan reklasifikasi sehingga secara ketetapan memang hanya menggelontorkan Rp8 miliar-Rp11 miliar," ujarnya.

"Itu ada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan objek-objek yang memang tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga menyelesaikan kajian putusan kami hanya bisa mencapai Rp16 miliar untuk target ini," tutur Budiyanto. (u1)

Sumber: Bangka Pos
  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved