Berita Pangkalpinang

Pascakenaikan Harga Bahan Bakar Minyak, SPSI Desak Penyesuaian UMP

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung, Darusman mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2023.

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung, Darusman mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2023 hingga 8-10 persen. Hal ini merespon dan menyesuaikan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi oleh pemerintah.

Darusman mengatakan, kenaikan upah saat ini sangat diperlukan untuk melindungi daya beli buruh. "Ini yang kami khawatirkan karena kalau mengacu pada Omnibus law Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, itu flat nasional tidak lebih 2 persen, 1 persen sekian itu sudah baku. Kita padukan dengan kenaikan BBM dan inflasi pasti tidak akan ketemu, kesesuaian itu jauh," kata Darusman, Senin (19/9).

Ia tidak dapat membayangkan persoalan ekonomi kaum buruh, apabila UMP 2023 tidak terjadi kenaikan, atau bakal sama seperti UMP 2022 yang naik hanya 1,08 persen atau Rp34.859. "Kami tidak bisa membayangkan seperti apa ekonomi ke depan, menjelang penetapan UMP 2023 maka sulit bagi kami khusus di SPSI apa yang akan terjadi di 2023. Sementara saat ini saja kita makin sulit dengan kenaikan BBM," jelasnya.

Dirinya mendapatkan informasi dampak kenaikan BBM, baru BUMN yang berencana melakukan penyesuaian terhadap upahnya. Tetapi untuk perusahaan swasta belum terjadi pergerakan apapun. "Kecuali BUMN konon kabarnya melalui menteri BUMN bakal melakukan penyesuaian dengan harga BBM. Sementara untuk swasta sampai hari ini khususnya di Babel, kami tidak melihat adanya pergerakan, penyesuaian itu," ujarnya.

Ia berharap, pemerintah dapat melakukan penyesuaian upah yang diterima buruh akibat dampak kenaikan BBM bersubsidi, disesuiakan dengan persentase kenaikan BBM. "Kalau BBM naiknya di atas 10 persen saya pikir mestinya harus menggunakan diskresi, tidak menggunakan aturan PP 36, kami meyakini kenaikan upah minimum itu sudah dipatok sedemikian rupa. UMP tidak akan terdongkrak dengan PP 36 ini, ini kami khawatirkan. Karena sampai hari ini tidak ada perubahan terkait Omnibus law. Pemerintah belum menyelesaikan seperti apa bakal situasinya," katanya.

Darusman juga mengkritisi upaya pemerintah memberikan bantuan sosial dan BLT terhadap buruh yang terdampak kenaikan BBM. Menurutnya, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.

"Itu sifatnya tidak bersinambungan dan bukan solusi, sebagai pekerja dan buruh seharusnya pemerintah harus ekstra memberikan penyesuaian kalau bisa diskresi mengabaikan Omnibus Law untuk memperhatikan upah ini, karena dengan kenaikan BBM yang di luar dugaan kita," tegasnya.

Naik 8 persen
Darusman mengatakan, saat ini dirinya telah banyak mendapatkan keluhan dari sesama buruh terkait dampak kenaikan BBM yang tidak disesuaikan dengan upah yang diterima buruh. Sehingga SPSI Babel mengharapkan terjadi kenaikan mencapai 8-10 persen UMP 2023 tahun depan.

Sehingga, para buruh dapat bernapas lega dengan kondisi harga barang yang serba naik saat ini. "Minimal keadaan upah dapat menyelaraskan dengan kenaikan BBM ini. Karena apa, apabila sembilan bahan pokok ini naik, jarang ia akan turun lagi, setidaknya hanya bertahan. Sehingga kami mengharapkan pemerintan harus memberikan perhatian ekstra terhadap itu," katanya.

Menurutnya, apabila kenaikan UMP 2023 mencapai 10 persen, maka akan terjadi kenaikan upah mencapai Rp300.000. Angka itu dianggap sudah mampu membuat para buruh penerima upah bahagia mendengarnya.

"Kalau 10 persen itu bisa mencapai Rp300.000 lebih. Tetapi saya berharap tidak usah muluk-muluk mencapai 10 persen, tetapi mencapai 8 persen saja sudah bersyukur. Paling tidak kenaikan itu sudah memberikan semangat buruh untuk bekerja. Tetapi kalau keinginan SPSI secara nasional di atas 10 persen," tegasnya. (riu)

Penghasilan Harus Naik
ANGGOTA Komisi IV DPRD Babel, Aksan Visyawan mendukung adanya kenaikan upah minimum provinsi atau UMP pada 2023. Menurutnya, kenaikan ini sudah seharusnya dilakukan pemerintah, menyusul naiknya harga BBM bersubsidi yang berimbas pada kenaikan sejumlah barang kebutuhan.

"Secara rata-rata harus naik. Karena tingkat kebutuhan masyarakat kita meningkat, kenaikan harga barang pokok akibat naiknya BBM. Otomatis penghasilan harus naik. Kasihan sekali kalau rata-rata kebutuhan pokok naik 10 persen, tetapi gaji tidak naik," kata Aksan, Senin (19/9).

Ia menekankan untuk dilakukan penyesuaian upah terhadap para buruh/pegawai terutama di perusahaan yang memiliki kemampuan finansial. "Apabila perusahaan mempunyai kesanggupan memberikan upah lebih ke masyarakat yang sedang kesulitan ya silakan diberikan. Karena perusahaan yang memiliki kemampuan harus berpihak ke pegawainya. Kemudian perusahaan yang masih belajar, atau belum kuat secara finansial atau profit, pemerintah turun tangan membantunya," ujarnya.

Ia mengkhawatirkan, apabila penghasilan dari upah buruh/pegawai tidak naik, sementara barang kebutuhan naik, kondisi ini bakal menciptakan gejolak sosial di masyarakat. "Jadi perlu penyesuaian bagaimana pengendalian ini, karena pergerakan perekonomian kita tinggi, harus berimbang dengan pendapatan. Kalau tidak masyarakat akan tergencet terus. Padahal keinginan pemerintah ini kan, ingin memberikan rasa aman, tentram, dan kesejahteraan ke masyarakatnya," jelasnya. (riu)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved