Kabar Belitung

Sanem: Keuangan Daerah Belum Mampu Alokasi Mobil Listreik

Bupati Belitung mengatakan kondisi keuangan daerah membuat instruksi ini sulit diterapkan.

Editor: Rusaidah
Bangka Pos/Adelina Nurmalitasari
Bupati Belitung Sahani Saleh saat ditemui selepas rapat paripurna, Senin (18/7). 

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah pusat hingga daerah. Menanggapi hal ini, Bupati Belitung mengatakan kondisi keuangan daerah membuat instruksi ini sulit diterapkan. Sehingga pemerintah daerah (pemda) pun tak memiliki rencana lebih lanjut untuk membeli kendaraan dinas baru.

"Bagusnya setelah Pemilu 2024, kalau bupati sekarang percuma juga beli, karena aku tinggal satu tahun," kata pria yang akrab disapa Sanem ini, Senin (19/9).

Menurutnya, kebijakan penggunaan mobil listrik ini memang harus didahulukan terhadap pejabat pemerintah. Meski menyetujui instruksi presiden, tapi masih tingginya harga mobil listrik juga masih memberatkan pemda dalam menerapkan hal tersebut.

Apalagi pada 2023-2024 mendatang merupakan tahun politik sehingga anggaran akan dialokasikan untuk politik. Termasuk APBD pada 2023 juga dipotong dua persen.

Sanem mengatakan, infrastruktur kelistrikan di Belitung sebenarnya sudah mencukupi. Namun sulitnya instruksi tersebut diterapkan memang karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

"PAD Alhamdulillah kalau pariwisata bangkit, tapi belum seberapa juga meningkatnya. Makanya masih fokus untuk kebutuhan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan," katanya.

Selain pejabat pemerintah, lanjut dia, penggunaan mobil listrik juga dapat dilakukan kalangan pengusaha. Karena selama ini BBM bersubsidi juga digunakan oleh kalangan pengusaha. (del)

 

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved