Kabar Belitung

DPRD Belitung Usulkan Raperda Desa Wisata dan Lansia

DPRD Belitung mengusulkan dua rancangan peraturan daerah inisiatif terkait dengan pengelolaan desa wisata dan raperda lansia.

Editor: Rusaidah
Bangka Pos/Adelina Nurmalitasari
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Belitung Mirza Dallyodi. 

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - DPRD Belitung mengusulkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif. Raperda tersebut terkait dengan pengelolaan desa wisata dan raperda lansia.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Belitung Mirza Dallyodi mengatakan inisiatif raperda tentang desa wisata sebenarnya didasari visi dan misi Belitung. Serta status yang melekat mulai dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Geopark Belitong yang merupakan UNESCO Global Geopark.

"Bagaimana desa-desa, seperti yang dicanangkan satu desa satu destinasi wisata, dapat diperkuat dengan peraturan daerah sehingga bisa mengakomodir niat, keinginan kuat dalam berusaha membangun desa dalam bidang pariwisata," katanya, Selasa (20/9).

Apalagi sektor pariwisata merupakan sektor yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adanya peraturan daerah diharapkan dapat mengakomodir optimalisasi pengelolaan pariwisata.

Menurutnya, banyak yang perlu dilakukan dalam pengembangan desa wisata, seperti fokus pada potensi yang mendukung hingga pembenahan dan sentuhan terhadap daya tarik yang ditawarkan.

"Banyak PR terkait desa wisata. Sebenarnya desa perlu pejuang desa wisata, orang yang berani mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, biaya, dan perasaan," ujarnya

Selain usulan raperda inisiatif, anggota Fraksi Bangsa Sejahtera ini juga menyampaikan usulan raperda lansia.

"Hampir tidak ada skala prioritas untuk lansia. Cuma berharap dengan organisasi masyarakat untuk membina," sebutnya.

Mirza mengatakan, lansia perlu distimulasi dengan aktivitas yang akan membuat mereka memiliki semangat hidup dan berarti, sehingga dapat merasa hidupnya berarti hingga memberikan nilai positif baik secara psikologis dan jiwa raganya bisa terakomodir. Harapannya pula, pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas memiliki layanan prioritas untuk lansia berupa ruang tunggu dan fasilitas antrean khusus.

"Nanti akan dibahas lebih lanjut. Raperda ini frame yang merupakan sistematika dan landasan hukum untuk melakukan tindakan, ini akan didiskusikan dalam pansus, melihat pandangan fraksi, melihat respon eksekutif untuk di OPD dan bidang mana yang bisa mengakomodir," katanya.

"Mudah-mudahan karena draf sudah ada tinggal melihat kondisi, memanggil pihak terkait akan dilakukan sesegera mungkin. Mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa direalisasikan," tutur dia. (del)

 

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved