Inspektorat Pangkalpinang Buka Klinik Konsultasi

Sejauh ini, sudah ada beberapa organisasi perangkat daerah Kota Pangkalpinang yang memanfaatkan klinik konsultasi tersebut

Editor: suhendri
Bangka Pos/Cepi Marlianto
Inspektur Kota Pangkalpinang, Syahrial. 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Inspektorat Kota Pangkalpinang membuka klinik konsultasi untuk meminimalkan kesalahan pengelolaan pengadaan barang dan jasa hingga permasalahan pelayanan publik guna meminimalisasi kasus hukum.

Selain itu, memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola, penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Inspektur Kota Pangkalpinang Syahrial mengatakan, klinik konsultasi yang diperuntukkan bagi seluruh organisasi perangkat daerah Kota Pangkalpinang tersebut belum lama diluncurkan.

Konsultasi bisa dilakukan secara daring (dalam jaringan) maupun luar jaringan (luring).

"Konsultasi ini seperti orang datang bertanya terkait permasalahan dan kita berikan solusi yang terbaik untuk perangkat daerah itu tadi," kata Syahrial, Rabu (21/9/2022).

"Sifatnya konsultasi. Kalau sudah masuk ranah penyidikan atau penyelidikan, kita tidak bisa lagi," ujarnya.

Dalam memberikan konsultasi, Syahrial dibantu empat inspektur pembantu (irban). Irban I membidangi aset dan keuangan, Irban II (kepegawaian), Irban III (sosial dan pelayanan publik), dan Irban IV (investigasi).

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan konsultasi tersebut.

Pertama, perangkat daerah perlu mengisi lembar konsultasi di front office Inspektorat. Kedua, mencatat dalam buku register pelayanan.

Ketiga, tim menerima lembar konsultasi dan mempelajari substansi permintaan layanan konsultasi.

Keempat, tim konsultasi dan perangkat daerah melakukan komunikasi terkait permasalahan yang dihadapi.

Kelima, memberi lembar konsultasi, nomor, registrasi, dan mendokumentasikan laporan.

Terakhir, membuat laporan hasil konsultasi sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

Sejauh ini, sudah ada beberapa organisasi perangkat daerah Kota Pangkalpinang yang memanfaatkan klinik konsultasi tersebut. Salah satunya, dinas pendidikan dan kebudayaan.

"Kemarin sudah ada dari dinas pendidikan dan kebudayaan dan masalah kepegawaian. Misalnya masalah pelayanan publik, tetapi paling banyak terkait permasalahan pengadaan barang dan jasa itu dominan," tutur Syahrial. (u1)

Sumber: Bangka Pos
  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved