Berita Pangkalpinang

Jelang Penetapan UMP 2023 di Babel, Disnaker Tunggu Data BPS

Disnaker Bangka Belitung masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merumuskan perhitungan upah minumum provinsi (UMP) tahun 2023.

DOK BANGKA POS
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung Elfiyena 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bangka Belitung masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merumuskan perhitungan upah minumum provinsi (UMP) tahun 2023 di wilayahnya. Hal ini disampaikan, pascaadanya desakan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Babel, untuk menaikkan UMP 2023 hingga 8-10 persen.

Kepala Disnaker Babel, Elfiyena mengatakan, rumus perhitungan upah minumum harus sesuai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021. "PP 36 itu sudah tersurat selambat-lambatnya UMP ditetapkan 21 November sudah ditetapkan oleh gubernur. Sekarang kita menunggu data dari BPS ke BPS Pusat, kemudian BPS Pusat sampaikan ke Kemenaker lalu ke kita dan dewan pengupahan provinsi, dimasukan data-data nanti keluarlah angka-angka," ujar Elfiyena, Selasa (20/9).

Diakuinya, saat ini UMP 2023 sedang dalam proses sosialisasi dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada dewan pengupahan daerah, provinsi dan dinas ketenagakerjaan daerah. "Angkanya kurang lebih kita tunggu dari pusat, kita bukan kenaikan BBM, tapi UMP yang kita bahas. Lihat data dari BPS (untuk ada atau tidak kenaikan UMP-red)," kata Elfiyena.

Menurutnya, Disnaker akan terus melakukan penentuan besaran UMP sesuai dengan aturan yang ada. "Kalau BPS itu menyampaikan data kondisi ekonomi, inflasi dimasukan (jadi pertimbangan untuk menentukan UMP-red), pertumbuhan ekonomi daerah itu seperti apa," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung, Darusman mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2023 hingga 8-10 persen. Hal ini merespon dan menyesuaikan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi oleh pemerintah.

Darusman mengatakan, kenaikan upah saat ini sangat diperlukan untuk melindungi daya beli buruh. "Ini yang kami khawatirkan karena kalau mengacu pada Omnibus law Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, itu flat nasional tidak lebih 2 persen, 1 persen sekian itu sudah baku. Kita padukan dengan kenaikan BBM dan inflasi pasti tidak akan ketemu, kesesuaian itu jauh," kata Darusman, Senin (19/9).

Ia tidak dapat membayangkan persoalan ekonomi kaum buruh, apabila UMP 2023 tidak terjadi kenaikan, atau bakal sama seperti UMP 2022 yang naik hanya 1,08 persen atau Rp34.859. "Kami tidak bisa membayangkan seperti apa ekonomi ke depan, menjelang penetapan UMP 2023 maka sulit bagi kami khusus di SPSI apa yang akan terjadi di 2023. Sementara saat ini saja kita makin sulit dengan kenaikan BBM," jelasnya.

Darusman mengatakan, saat ini dirinya telah banyak mendapatkan keluhan dari sesama buruh terkait dampak kenaikan BBM yang tidak disesuaikan dengan upah yang diterima buruh. Sehingga SPSI Babel mengharapkan terjadi kenaikan mencapai 8-10 persen UMP 2023 tahun depan.

Sehingga, para buruh dapat bernapas lega dengan kondisi harga barang yang serba naik saat ini. "Minimal keadaan upah dapat menyelaraskan dengan kenaikan BBM ini. Karena apa, apabila sembilan bahan pokok ini naik, jarang ia akan turun lagi, setidaknya hanya bertahan. Sehingga kami mengharapkan pemerintan harus memberikan perhatian ekstra terhadap itu," katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Babel, Aksan Visyawan mendukung adanya kenaikan upah minimum provinsi atau UMP pada 2023. Menurutnya, kenaikan ini sudah seharusnya dilakukan pemerintah, menyusul naiknya harga BBM bersubsidi yang berimbas pada kenaikan sejumlah barang kebutuhan.

Halaman
12
Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved