Lima Jabatan Kepala OPD Kota Pangkalpinang Kosong

Pihaknya masih menunggu instruksi dari Wali Kota Maulan Aklil untuk mengisi lima jabatan kepala OPD yang masih kosong.

Editor: suhendri
Bangka Pos/Cepi Marlianto
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang, Fahrizal. 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Sedikitnya lima jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Pangkalpinang kosong pasca-perombakan pejabat yang dilakukan Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil, beberapa waktu lalu.

Lima jabatan itu adalah Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Kekosongan lima jabatan tersebut saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

"Memang, ada beberapa posisi jabatan yang kosong saat ini usai pelantikan beberapa waktu lalu," kata Plt Kepala BKPSDMD Kota Pangkalpinang, Fahrizal, Rabu (21/9/2022).

Jabatan Kepala Disperindagkop dan UMKM serta Kepala DP3AKB kosong karena pejabat lamanya dilantik menempati jabatan baru pada Rabu (7/9/2022) lalu.

Perombakan pejabat yang dilakukan sebelumnya juga menyisakan satu jabatan kosong, yakni Kepala BKPSDMD, yang dipromosikan menempati jabatan baru.

Sementara itu, jabatan Kepala Diskominfo kosong karena pejabatnya memasuki masa pensiun. Adapun jabatan kepala DKP kosong lantaran pejabatnya pindah tugas.

"Jadi, ada lima perangkat daerah yang kini posisinya dijabat oleh Plt, termasuk BKPSDMD," ujar Fahrizal.

Dia memastikan, kepala organisasi perangkat daerah yang dijabat Plt memiliki kewenangan yang sama dengan pejabat definitif.

Pelaksana tugas bisa menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan dan tindakan strategis pada OPD yang dipimpinnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas paling lama tiga bulan. Jika masih kesulitan melakukan pengisian, dapat diperpanjang paling lama tiga bulan lagi.

"Kewenangan Plt masih sama seperti kepala dinas, dan bisa diperpanjang setiap tiga bulan" ucap Fahrizal.

Pihaknya masih menunggu instruksi dari Wali Kota Maulan Aklil untuk mengisi lima jabatan kepala OPD yang masih kosong.

"Belum ada instruksi, namun secepatnya akan kami lelang menunggu arahan Pak Wali Kota, baik itu job fit ataupun lelang jabatan," tutur Fahrizal. (u1)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved