Rio Setiady Desak Pemkot Pangkalpinang Segera Lelang Jabatan

Dia menilai, kepala organisasi perangkat daerah yang definitif akan dapat mempermudah melakukan kontrol dibandingkan dengan Plt.

Editor: suhendri
ISTIMEWA
Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady. 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Lima jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Pangkalpinang kosong. Kekosongan lima jabatan tersebut saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, mengatakan, pegawai negeri sipil (PNS) yang ditugaskan sebagai Plt tidak akan bekerja secara maksimal.

Karena itu, pihaknya mendesak eksekutif segera melakukan lelang jabatan untuk mengisi jabatan yang kosong.

"Kami tentu berharap pemerintah kota dapat melakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) atau lelang jabatan secara cepat supaya tidak terlalu lama perangkat daerah ini hanya diisi oleh Plt," kata Rio kepada Bangka Pos, Rabu (21/9/2022).

Dia menilai, kepala organisasi perangkat daerah yang definitif akan dapat mempermudah melakukan kontrol dibandingkan dengan Plt.

Terlebih-lebih jika ada sesuatu hal yang cukup krusial, kepala OPD harus sudah tahu langkah apa yang mesti diambil.

"Berikut dalam membuat terobosan-terobosan untuk mempercepat realisasi program. Terobosan-terobosan itu tidak bisa dilakukan oleh Plt," ujar Rio.

Karena itu, dia berharap, pada tahun 2023 tidak ada lagi kepala OPD Kota Pangkalpinang yang berstatus Plt, melainkan sudah definitif seluruhnya.

"Ini dikarenakan akan memasuki tahun anggaran baru, yang tentu saja harus penuh dengan pengawasan evaluasi serta pelaksanaan anggaran," katanya.

Selain itu, menurut Rio, kepala OPD jangan terlalu sering diganti. Sebab, seorang aparatur sipil negara (ASN) perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan jabatan yang baru.

"Karena untuk orang yang bekerja di satu bidang tentu akan sulit untuk menyesuaikan diri jika dalam waktu yang dekat dipindahkan ke berbagai sektor yang lain," ujar Rio.

"Saya kira waktu tiga sampai lima tahun adalah waktu yang pas untuk seseorang menjadi kepala perangkat daerah baru bisa dipertimbangkan, apakah dilanjutkan atau harus dipindahkan," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga harus melakukan langkah antisipasi jangan sampai kepala OPD tidak memahami tupoksinya, serta program maupun kegiatan organisasinya. (u1)

Sumber: Bangka Pos
  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved