Kemendagri: Pemda Harus Identifikasi Barang Milik Daerah

Pemerintah daerah jangan membiarkan aset yang belum optimal dan segera menyelesaikan aset yang masih bermasalah.

Editor: suhendri
ISTIMEWA
Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam. Bangka Pos/Cepi Marlianto 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharuskan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Pangkalpinang, mengidentifikasi seluruh peralatan dan mesin, tak terkecuali rumah negara dan rumah dinas yang digunakan pejabat atau pemerintah daerah setempat.

Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Budi Santosa, mengatakan, permasalahan aset, terutama peralatan hingga rumah dinas, menjadi permasalahan serius di beberapa daerah.

Oleh karena itu, pengamanan aset-aset daerah perlu dilakukan. Contohnya, aset tanah milik pemerintah daerah yang disertifikasi atas nama pemda.

Selain itu, aset-aset daerah yang belum dioptimalkan dengan baik hendaknya dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah daerah jangan membiarkan aset yang belum optimal dan segera menyelesaikan aset yang masih bermasalah.

"Karena ini di beberapa daerah menjadi permasalahan besar. Semoga di Pangkalpinang tidak ada, kalaupun ada segera diselesaikan," kata Budi dalam acara sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang berlangsung secara virtual, Jumat (23/9/2022).

Aset merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri menyayangkan jika BMD tidak dikelola sebagaimana mestinya.

Sebab, keberadaan aset tersebut dapat menjadi beban karena membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan. Selain itu, seiring berjalannya waktu akan terjadi penurunan nilai aset.

Kementerian Dalam Negeri sendiri telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait pengelolaan aset, di antaranya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah hingga Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

"Pemerintah daerah mana pun memang diminta untuk melakukan percepatan pendataan aset sesuai permendagri," ucap Budi.

Lebih lanjut, dia mengatakan, Kemendagri telah menyiapkan aplikasi e-BMD yang dapat digunakan sebagai sistem administrasi pengelolaan aset.

Sistem tersebut diyakini bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset sehingga dapat membantu pendataan aset negara di daerah.

Selain itu, Kemendagri juga telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Halaman
12
Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved