Dinas Kesehatan Pangkalpinang Pantau 13 Balita, Terindikasi Menderita Stunting Sekunder

Sebanyak 13 balita di Pangkalpinang yang terindikasi stunting mendapat pemantauan petugas kesehatan

Editor: suhendri
Bangka Pos/Cepi Marlianto
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, Masagus M Hakim. 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Sebanyak 13 balita di Pangkalpinang yang terindikasi stunting mendapat pemantauan petugas kesehatan. Tiga belas balita tersebut diprediksi menderita stunting sekunder.

"Kasus stunting kita dari jumlah yang terdata 13 orang, dan itu bukan kasus stunting primer melainkan sekunder," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, Masagus M Hakim, Senin (26/9/2022).

Hakim menyebut pihaknya selalu memantau 13 balita yang dimaksud. "Kebanyakan anak yang menderita stunting ini bukan primer, tetapi sekunder seperti bawaan dan ada penyakit lain," ujarnya.

Hakim menjelaskan, stunting merupakan masalah gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang. Akibatnya, tumbuh dan kembang anak terganggu.

Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya.

Stunting primer disebabkan oleh kelainan pertumbuhan tulang, kelainan kromosom, kelainan metabolik, dan faktor keturunan.

Adapun stunting sekunder disebabkan oleh retardasi pertumbuhan intrauterin, malanutrisi kronis, riwayat penyakit kronis, kelainan endokrin, dan kelainan psikososial.

Anak-anak penderita stunting berisiko lebih tinggi mengidap penyakit degeneratif, seperti kanker, diabetes, dan obesitas.

Hal ini disebabkan karena kebutuhan zat gizi mikro dan makro dalam tubuh tidak terpenuhi secara maksimal sehingga pembentukan fungsi sel tubuh dan lainnya tidak sempurna.

"Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. Awal kehamilan sampai anak berusia dua tahun atau periode 1.000 hari pertama kehidupan, momentum ini merupakan periode kritis terjadinya gangguan pertumbuhan, termasuk perawakan pendek," tutur Hakim.

Membentuk TPPS

Pihaknya, lanjut Hakim, telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), beberapa waktu lalu.

Tim ini bertugas mengidentifikasi dan menginventarisasi wilayah yang membutuhkan perhatian khusus kasus stunting.

Selain itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga memaksimalkan peran petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan program kependudukan dan keluarga berencana.

Kemudian, memaksimalkan kelurahan yang berstatus Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari buang air besar sembarangan.

Sekadar diketahui, buang air besar sembarangan sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan.

"Kita kan masih ada ODF yang masih belum tercapai. Ada kelurahan yang belum ODF ke depan semoga tercapai itu," ujar Hakim.

Ia berharap, langkah-langkah tersebut bisa merealisasikan target nol stunting yang dicanangkan Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil.

"Ini akan kita sandingkan dengan program KB. Mulai minggu depan, kita melakukan lagi program KB ke setiap kecamatan," katanya. (u1)

Sumber: Bangka Pos
  • Berita Populer

    Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved