Berita Pangkalpinang

Pemprov Babel Susun Dokumen Klaim Kepemilikan Pulau Tujuh

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengambil sikap soal status kepemilikan Pulau Tujuh yang kini menjadi milik Kepulauan Riau.

Bangkapos.com/Dok
Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin. 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengambil sikap soal status kepemilikan Pulau Tujuh yang kini menjadi milik Kepulauan Riau. Status milik Kepri itu menyusul terbitnya Peraturan Kemendagri Nomor 050-145 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau tahun 2021 yang disahkan tanggal 14 Februari 2022.

Penjabat (Pj) Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin mengaku tidak pasrah begitu saja. Pemprov akan tetap berupaya untuk memperjuangkan kepemilikan Pulau Tujuh. "Saya mengajak kita tidak menyerah, tapi ujungnya kita harus tetap sadar bahwa kita adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Ridwan saat beraudiensi dengan insan pers di Temu Kopi, Selasa (27/9) malam.

Menurutnya, pemerintah provinsi sudah mengambil langkah, menyusun dokumen-dokumen untuk menyatakan kepemilikan Pulau Tujuh itu milik Provinsi Bangka Belitung. "Kami sedang berusaha menyusun dokumen-dokumen untuk menyatakan klaim Pemerintah Provinsi Babel lebih benar daripada klaim Pemerintah Provinsi Kepri, sedang kita diskusikan," kata Ridwan.

Tak hanya itu, diakuinya, pemerintah provinsi juga akan berencana mengambil langkah hukum. "Kita sudah mengerjakan itu, sedang menyusun langkah-langkah hukum juga, belum kita putuskan jalurnya apa. Kita akan menyampaikan kepada pemerintah pusat, bahwa demikianlah urutan UU, jadi mohon dipikir lagi yang benar gimana," jelasnya.

Sengketa Pulau Tujuh bermula ketika Bangka Belitung berdiri sebagai provinsi, setelah lepas dari Sumatera Selatan pada 2000. Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pulau Tujuh masuk wilayah Kabupaten Bangka.

Kemudian pada pemekaran Kepulauan Riau, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003, menetapkan Pulau Tujuh juga tercatat masuk Kabupaten Lingga. Kondisi tersebut berlarut-larut sampai 22 tahun kemudian. Kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah.

Hanya saja, Pemkab Lingga, Provinsi Kepulauan Riau menang satu langkah, karena administrasi kependudukan warga Pulau Tujuh menjadi masuk dalam wilayah mereka. Sementara Babel hanya mengakui Pulau Tujuh berbekal kedekatan secara geografis.

Jarak Teluk Limau, Parittiga, Kabupaten Bangka Barat ke Pulau Tujuh melalui perjalanan laut ditempuh dalam waktu sekitar 3 jam. Berbeda jarak tempuh Pulau Tujuh ke Lingga, membutuhkan waktu sekitar 8 jam perjalanan laut.

Tujuh pulau di Gugusan Pulau Tujuh yakni Pekajang, Tukong Yu, Pasir Keliling, Penyaman, Lalang, Kembung dan Jambat. Hanya di Pekajang kecil didiami penduduk sebanyak ratusan kepala keluarga (KK), yang memiliki KTP Pemkab Lingga. (s2)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved