Berita Bangka Selatan

Lakukan Verifikasi dan Cek Data Diri, PHL Diberi Waktu Sepekan

Kepala BKPSDMD Basel, Suprayitno membenarkan jika telah menyelesaikan pendataan dan verifikasi seluruh PHL hingga akhir September 2022.

Bangka Pos/Yuranda
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Basel, Suprayitno 

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah pusat memberikan perpanjangan waktu, untuk seluruh pegawai harian lepas (PHL) atau honorer melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap data diri masing-masing mulai 1-8 Oktober 2022. Hal ini setelah dilakukannya pendataan dan verifikasi data ulang PHL yang berakhir hingga 30 September 2022.

Kepala BKPSDMD Basel, Suprayitno membenarkan jika telah menyelesaikan pendataan dan verifikasi seluruh PHL hingga akhir September 2022. "Alhamdulillah, semua sudah selesai dari jumlah seluruh PHL kita 2.868 orang, semua kita sudah input," kata Suprayitno saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/10).

Menurutnya, bagi PHL yang data dirinya belum sesuai dan masih butuh perbaikan, dapat memperbaikinya hingga satu minggu ke depan. "Takut ada data yang kurang seperti nomor NIK, tanggal lahir, ijazah ataupun data lainnya PHL dapat memperbaikinya selama satu pekan ini," jelas Suprayitno.

Caranya, PHL bisa mengakses langsung ke ID yang sudah didaftarkan ketika pendaftaran kemarin. "Jika ada kesalahan bisa menghubungi operator BKPSDMD karena setiap kabupaten/kota cuma satu," tambahnya.

Ia menjelaskan, dari seluruh PHL di lingkungan Pemerintah Bangka Selatan, tidak semua data tersaring untuk dimasukkan ke PPPK karena tidak memenuhi persyaratan. "Selisihnya dari jumlah seluruh PHL kita kurang lebih ada 100 orang yang tidak tersaring, terutama faktor umur, masa kerja. Apalagi sistem dari BKN secara otomatis mengunci, jika memang data PHL tidak memenuhi syarat," ungkap Suprayitno.

Dirinya menegaskan dalam pendataan dan verifikasi data PHL, tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun. "Tidak bisa diganggu gugat masalah pendataan ini, seumpama kita mau coba-coba mengubah masa kerja pasti akan merah dan ditolak karena tidak sesuai dengan masa kerja yang sebenarnya," tegasnya.

Namun, pihaknya terus berupaya untuk mempertahankan seluruh PHL, agar dapat menjadi PPPK ataupun CPNS. "Kami terus berjuang dan berusaha untuk memperjuangkan nasib kawan-kawan PHL, khusus tahun ini kita dapat kuota 160 orang PPPK di antaranya 104 guru, 50 tenaga kesehatan, dan 6 orang teknis," ucap Suprayitno.

Ia berharap, seluruh PHL untuk bekerja dengan ikhlas dan sesuai dengan prosedur. "Intinya kerja dulu nanti kalau sudah rejeki tidak akan kemanalah, yang penting kerja ikhlas dan sesuai prosedur. Jangan sampai melakukan kesalahan," harapnya.

Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas meminta kepada seluruh instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data tenaga non-ASN. Permintaan tersebut tercantum dalam surat Menteri PANRB Nomor B/1917/M/SM/01/00/2022 tentang Tindak Lanjut Pendataan Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang diteken 30 September 2022.

"Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam aplikasi pendataan BKN," ujar Menpan-RB melalui siaran pers Kementerian PANRB, Senin (3/10).

Surat tersebut juga menyampaikan bahwa pendataan tenaga non-ASN bukan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi ASN tanpa tes, tetapi bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN.

Untuk menjaga validitas dan akuntabilitas data tenaga non-ASN yang telah diajukan, Kementerian PANRB mewajibkan semua instansi pemerintah memublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman selama lima hari kalender.

Paling lambat data tenaga honorer tersebut harus diumumkan pada 8 Oktober 2022, untuk mendapatkan tanggapan atau umpan balik dari masyarakat sebagai dasar untuk perbaikan data. Kemudian, perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat 22 Oktober 2022.

"Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN," demikian isi surat tersebut.

Apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan Surat Menteri PANRB yang berlaku, akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum, baik bagi pimpinan unit kerja maupun bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Hingga 30 September 2022, sebanyak 2.113.158 tenaga honorer atau non-ASN telah terdata melalui portal https://pendataan-nonasn.bkn.go.id Badan Kepegawaian Negara (BKN). Data tenaga non-ASN tersebut berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. (v1/kps)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved