Berita Bangka Selatan

Rencana Operasional KIP di Desa Pasir Putih, Ridwan: Harusnya Tolak Sebelum Terbit Izin

Ia memastikan tidak ada pencabutan izin jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada.

Bangkapos.com/Dok
Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin. 

TOBOALI, BABEL NEWS - Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Jamaludin menanggapi adanya penolakan rencana operasional Kapal Isap Produksi (KIP) oleh masyarakat Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Bangka Selatan. Ia menganggap masyarakat seharusnya melakukan penolakan sebelum terbitnya izin.

"Kalau sudah ada izin sebaiknya jangan ditolak, lebih baik kita bergerak secara legal karena KIP yang resmi itu ada memiliki kewajiban-kewajiban seperti membayar pajak, pemulihan lingkungan. Sehingga masyarakat yang lain, bisa menjadi mitra perusahan-perusahan besar," kata Ridwan usai peluncuran MTQH ke-XI, di Gedung Serba Guna Komplek Perkantoran Bupati Basel, Senin (3/10).

Ia memastikan tidak ada pencabutan izin jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. "Kenapa harus dicabut, sebelum IUP dikeluarkan sudah ada kajiannya seperti Amdal. Jadi jangan dibenturkan ya, kita harus bisa hidup berdampingan. Perusahan boleh bekerja sesuai ketentuan, jika berdekatan dengan daerah wisata kita atur supaya tidak merusak dan mengganggu pariwisata," jelasnya.

Menurutnya, sudah ada aturan zonasi terkait wilayah tambang atau wilayah perikanan. "Karena kalau tidak, nanti ada ketidak pastian berusaha di tempat kita, sementara di wilayah kita ini sedang bertumbuh. Jadi kalau tidak setuju sebelum keluar izin, jangan setelah keluar kita tidak setuju," ujar Ridwan.

Diketahui sebelumnya, sejumlah nelayan Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Bangka Selatan, melakukan penolakan rencananya operasi kapal isap produksi (KIP) di Laut Tanjung Besar, tepatnya Karang Kemirai. Para nelayan ini mendatangi balai desa setempat pada Selasa (27/9), untuk menyampaikan penolakan terhadap KIP yang berencana akan beroperasi di wilayah tersebut.

Zalihan, warga setempat, membenarkan aksi tersebut. "Kemarin kami gelar pertemuan di balai desa, sudah dua kali digelar. Akan tetapi nelayan tetap menolak masuknya atau operasi KIP di Karang Kemirai," kata Zalihan melalui sambungan telepon, Rabu (28/9).

Menurutnya, perlu diketahui daerah yang rencananya akan dimasuki oleh KIP itu, merupakan pusat mata pencarian para nelayan cumi dan bubu. "Kalau mereka sudah masuk ke sana, di mana nelayan mau mencari nafkah lagi," jelasnya.

Diakuinya, selain tempat mata pencaharian para nelayan, wilayah tersebut masih banyak biota laut. "Rusaklah kalau memang mau dimasukin KIP, intinya nelayan sekitar secara keras menolak rencana masuknya KIP," ungkapnya.

Ia menegaskan sesuai kesepakatan bersama, nelayan akan tetap menolak jika memang pihak perusahaan masih nekat memasukan KIP di wilayah Desa Pasir Putih. "Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, kemarin saja kita sudah sempat terjadi perdebatan antara nelayan dengan perusahaan. Jika memang mereka masih nekat untuk masuk, nelayan akan tetap menolaknya," tegas Zalihan.

Kepala Desa Pasir Putih, Iin turut membenarkan, adanya penolakan KIP di wilayahnya. "Menolak," jawab Iin melalui pesan WhatsApp. (v1)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved