Pendataan Regsosek 2022, Molen: Jangan Ada yang Ditutup-tutupi

Registrasi Sosial Ekonomi merupakan pendataan penduduk secara menyeluruh yang mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi

Editor: suhendri
Bangka Pos/Cepi Marlianto
PENDATAAN REGSOSEK - Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toto Haryanto Silitonga (berkacamata), didampingi Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Ahmad Thamrin (paling kanan), dan petugas BPS melakukan pendataan terhadap Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil dalam kegiatan pendataan awal Regsosek tahun 2022, Senin (24/10/2022). 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil meminta masyarakat berkata jujur dan transparan kepada petugas pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022.

Sebab, hasil pendataan terhadap masyarakat tersebut bisa menjadi acuan pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat sebuah kebijakan. Salah satunya, kebijakan terkait ekonomi.

Hal itu disampaikan Molen, sapaan akrab Maulan Aklil, usai menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Toto Haryanto Silitonga beserta rombongan di kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (24/10/2022) siang.

"Jangan ada yang ditutup-tutupi. Pemerintah juga butuh informasi yang valid untuk memudahkan membuat kebijakan-kebijakan baru di masa yang akan datang," kata Molen.

"Isi data dengan sejujur-jujurnya, apa adanya agar data yang diperoleh ini memang benar-benar bisa menjadi bahan untuk mengambil kebijakan pemerintah pusat. Ini supaya tidak terjadi data yang tidak valid sehingga kebijakan yang dihasilkan bagus," tuturnya.

Pihaknya sendiri siap mendukung pendataan awal Regsosek yang dilakukan BPS pada 15 Oktober sampai 14 November 2022.

Registrasi Sosial Ekonomi merupakan pendataan penduduk secara menyeluruh yang mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial.

Menurut Molen, pendataan awal Regsosek merupakan hal yang penting dan strategis dalam rangka memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebab, pendataan adalah instrumen penting untuk melakukan intervensi terhadap setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah untuk penyaluran bantuan dan sebagainya.

"Pendataan Regsosek sudah 21 persen berjalan di Kota Pangkalpinang. Mereka (petugas pendataan--red) door to door (dari pintu ke pintu) dibantu lurah, camat, untuk pendataan itu," kata Molen.

Jadi contoh

Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toto Haryanto Silitonga, didampingi Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Ahmad Thamrin, dan sejumlah petugas BPS mendatangi kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (24/10/2022) siang.

Mengenakan seragam berwarna hitam, Toto Haryanto Silitonga dan rombongan langsung menuju ruang kerja Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil, yang akrab disapa Molen.

Kedatangan mereka untuk melakukan pendataan terhadap keluarga Molen dalam kegiatan pendataan awal Regsosek tahun 2022.

"Jadi di sini kita mulai melakukan pendataan terhadap pak wali kota, terutama berkaitan dengan Regsosek," kata Toto usai pendataan.

Dia berharap, pendataan terhadap tokoh masyarakat seperti seorang kepala daerah dapat menjadi contoh bagi masyarakat, terutama dalam memberikan data seakurat mungkin. Sebab, data tersebut akan menjadi akar pembangunan Indonesia ke depan.

"Pendataan Regsosek merupakan agenda prioritas pemerintah sebagai sebuah momentum menuju terwujudnya satu data perlindungan sosial. Pembenahan sistem pendataan yang terintegrasi ini diharapkan bisa mencegah persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial yang sering kali tidak tepat sasaran," tutur Toto. (u1)

Sumber: Bangka Pos
  • Berita Populer

    Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved