Kabar Bangka

Harga TBS Petani yang Punya Sertifikat ISPO Diusulkan Lebih Mahal

Ketua Umum APKASINDO Dr Gulat ME Manurung mengusulkan adanya insentif bagi petani kelapa sawit yang telah mengantongi Sertifikat ISPO.

Editor: Rusaidah
Bangka Pos/Edwardi
Ketua Harian Dewan Pembina DPP APKASINDO Mayjen Purn TNI Ero Kusnara dengan budaya sekapur sirih. 

SUNGAILIAT, BABEL NEWS - Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Dr Gulat ME Manurung mengusulkan adanya insentif bagi petani kelapa sawit yang telah mengantongi Sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Seharusnya ada insensif bagi yang sudah mendapatkan sertifikasi ISPO, misalnya setidaknya harga TBS kelapa sawit petani yang sudah ada Sertifikat ISPO harus lebih mahal dibeli pabrik kelapa sawit (PKS) dibandingkan yang belum ISPO," kata Gulat, usai kegiatan FGD Sertifikasi ISPO bagi petani kelapa sawit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel Grand Hatika Tanjungpandan Belitung, Jumat (11/11).

Menurutnya, jika harga TBS kelapa sawit yang sudah bersertifikat ISPO memiliki harga yang sama dengan TBS belum bersertifikat ISPO, maka akan membuat program Sertifikasi ISPO ini kurang menarik bagi petani.

"Harga TBS masih di bawah HPP, harga pupuk naik sampai 300 persen, sawit petani masih terjebak dalam kawasan hutan, kebun petani masih 10 persen yang sudah SHM. Disuruh pula wajib ISPO, kan ini nggak benar. Ibarat kereta api, gerbong kereta api sudah dibeli tapi relnya masih belum direncanakan," ujarnya.

Dilanjutkannya, syarat untuk bersertifikasi ISPO adalah lahan kebun harus sertifikat. Sementara itu dari 6,87 juta hektare lahan petani, maksimal baru 10 persen yang sudah sertifikat.

Dimana faktanya sawit petani tersebut paling tidak 25 persen masih terjebak dalam kawasan hutan.
Kemudian menyoal pendanaan sertifikasi ISPO yang cukup lumayan serta sumber dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga dinilai sulit didapatkan.

"Kendala yang lain ialah, pendampingan dan edukasi soal ISPO juga masih minim bagi petani (KUD/Poktan), dimana sosialisasi yang ada dinilai masih hanya sekedar seremonial," imbuhnya.

Ditambahkannya, kendala syarat ISPO pada petani lainnya yakni, penggunaan bibit ilegitim serta pencatatan administrasi yang sama sekali tidak pernah dilakukan petani.

Gulat pesimis kewajiban ISPO petani pada 2025 nanti dapat terealisasi seluruhnya.

Hingga saat ini progres ISPO pada petani sawit masih sangat rendah. Di mana dari data yang dimiliki capaian sertifikasi ISPO pada petani per April 2022 baru 0,4 persen dari total luasan lahan di asosiasi petani sawit sebanyak 22.036,2 hektare.

"Dari data baru 22.000-an hektare atau 0,4 persen. Mustahil 2025 bisa 100 % . Harus cepat pemerintah mengantisipasi. Dengan cara membuat skala prioritas hambatan utama," ujarnya.

Selain itu untuk mendukung ISPO di tingkat petani, Gulat berharap agar pendanaan harus benar-benar didukung penuh dan dipermudah oleh BPDPKS.

Selain itu persoalan penyelesaian sawit dalam kawasan hutan juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi pemerintah, serta adanya bantuan bagi petani untuk sertifikasi lahannya.

"Kemudian perlu juga pendampingan baik dari dinas pertanian maupun kemitraan dari pihak perusahaan," tukasnya.

Halaman
12
Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved