Mulkan Wacana Tambah Honor PSM

SUNGAILIAT, BABEL NEWS - Bupati Bangka, Mulkan berencana untuk menambah biaya transportasi dan uang pulsa bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di wilayahnya. Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi PSM Kabupaten Bangka Tahun 2022 di OR Bangka Setara Kantor Bupati Bangka, Rabu (16/11).

"Mudah-mudahan ke depan tapi bukan janji, nanti ada bantuan tranportasi dan uang pulsa supaya kita bisa saling berkoordinasi dan berkomunikasi yang lebih baik, kami memahami pendapatan yang diterima para tenaga sosial ini tidak seberapa, namun hanya itu yang bisa diberikan pemerintah melalui dinas sosial kepada para pekerja sosial ini," kata Mulkan.

Menurutnya, saat ini ada sekitar 81 tenaga PSM yang tersebar di kelurahan/desa dan 31 tenaga Tagana yang siaga di posko. "Ketika terjadi bencana maka pasukan Tagana inilah yang pertama atau mendahului turun ke lapangan untuk penanganan secara kedaruratan di lapangan," jelasnya.

Diakuinya, selain itu ada anggota Karang Taruna yang diisi anak-anak muda yang memiliki kreativitas dan kepedulian dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat. "Kami atas nama Pemkab Bangka memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi yang sudah diberikan untuk membantu masyarakat dalam menangani masalah sosial yang ada di Kabupaten Bangka," ujar Mulkan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa mengatakan permasalahan sosial yang terjadi saat ini semakin kompleks, sehingga perlu sinergisitas dan kolaborasi antara para pekerja sosial masyarakat. "Rekan-rekan PSM ini memiliki tugas sebagai verifikator lapangan di 81 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka," kata Mo, sapaan akrab Baharudin Bafa.

Ditambahkannya, pilar-pilar sosial ini terdiri dari Karang Taruna, PSM, TKSK dan Tagana yang memilki fungsi dan perannya masing-masing. "Baru-baru ini kita melakukan penilaian terhadap Karang Taruna berprestasi di Kabupaten Bangka, semua ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial di masyarakat," ujar Mo.

Pihaknya juga melakukan rakor internal lintas OPD dalam rangka menangani WNA ODGJ, ODGJ plus B-20 jadi persoalan sosial ini harus ditangani secara kolaboratif dan sinergis serta komprehensif. "Untuk penanganan ODGJ ini juga berkoordinasi dengan pihak Provinsi Babel di mana saat ini sudah berada di Balai Kementerian Sosial di Jakarta untuk direhabilitasi, juga untuk WNA yang sudah selama 10 tahun di Pulau Bangka ini juga jadi persoalan karena tidak memiliki kewarganegaraan dan sering pindah antarkabupaten meskipun sudah dilakukan rakor tapi belum menemukan jalan keluarnya," pungkasnya. (edw)