Politik Identitas Jadi Ancaman yang Bayangi Pemilu 2024

Perayaan pemilu tidak jarang diwarnai berbagai polemik yang berpotensi memecah belah bangsa. Salah satunya adalah politik identitas.

Editor: Mikhael Gewati
DOK. Istimewa
Acara bincang bersama "Memilih Damai" mengenai Pemilu 2024 di FISIP Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung, Senin (21/11/2022). 

BABEL NEWS - Masyarakat Indonesia siap menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pesta demokrasi lima tahunan ini akan menyajikan persaingan para calon legislatif, kepala daerah, dan presiden.

Perayaan pemilu tidak jarang diwarnai berbagai polemik yang berpotensi memecah belah bangsa. Salah satunya adalah politik identitas, seperti suku, ras, agama, dan lain-lain.

Founder Institute for Transformation Studies (Intrans) Andi Saiful Haq berpendapat bahwa politik identitas bisa mengancam kelancaran Pemilu 2024.

Salah satu contohnya, sebut dia, adalah kejadian di Afghanistan yang mengancam dan destruktif terhadap jalannya pemilu.

"Semoga Indonesia sebagai masyarakat majemuk selamat dari politik identitas ini. Saya pikir kondisi ini harus dimulai dari elemen bangsa, seperti kampus dan media secara rutin sampai Pemilu 2024. Lewat model pendidikan politik, kebinekaan Indonesia sesuai kultur," ujar Andi.

Hal tersebut disampaikan Andi saat mengikuti acara bincang bersama "Memilih Damai" mengenai Pemilu 2024 di FISIP Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung, Senin (21/11/2022).

Menanggapi fenomena tersebut, Andi menjelaskan bahwa calon pemimpin yang menggunakan politik identitas tak akan dapat menang di Pemilu 2024.

"Berbeda dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berskala kecil, politik identitas akan tumbang berkat kebinekaan Indonesia yang kuat. Potensi (politik identitas) pada 2024 pasti ada dan itu bisa saja memecah belah maka harus dilawan bersama-sama,” ujarnya.

Ia pun mencontohkan pada Pilkada DKI Jakarta, ketika prestasi calon pemimpin tidak menjadi pertimbangan.

"Namun identitas agama yang justru menguat dan membuat Pilkada DKI Jakarta menjadi tak sehat. Solusinya, masyarakat harus memisahkan diri dari politik identitas," sebutnya.

Pada kesempatan yang sama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pilitik (FISIP) Unpar Pius Sugeng menjelaskan bahwa politik identitas tidak bisa dibenarkan.

Menurutnya, masyarakat perlu diedukasi mengenai pemilu dari berbagai pihak, seperti kampus dan media.

"Salah satunya lewat bicang bersama ini yang diprakarsai oleh Tribun Jabar dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung," tutur Pius.

Pius menegaskan bahwa seharusnya pemilih bisa berorientasi pada sosok yang memberikan kesejahteraan, bukan dari kesukuan, kesalehan, dan hal lainnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved