Berita Pangkalpinang

Pengembangan Kampung Pangan Halal di Pangkalpinang, DPRD Minta Pemkot Beri Ruang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, mendesak adanya dukungan kebijakan dalam mewujudkan kampung pangan halal.

ISTIMEWA
20220207_Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady. 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, mendesak adanya dukungan kebijakan dalam mewujudkan kampung pangan halal. Seperti diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Bangka Belitung mengembangkan kampung pangan halal di Kota Pangkalpinang.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady mengatakan, legislatif sendiri mendorong pemerintah kota setempat yang ingin memberikan ruang untuk realisasi kampung pangan halal. Di mana, nantinya akan dijadikan sebagai kampung wisata halal.

"Kampung pangan halal harus ada dukungan kebijakan. DPRD sendiri mendorong pemerintah kota yang ingin memberikan ruang pada kampung halal di Kota Pangkalpinang," kata Rio, Jumat (2/12).

Menurutnya, pengembangan kampung pangan halal di Pangkalpinang sendiri dinilai cukup representatif. Pertama, sebagai ibu kota provinsi, Pangkalpinang menjadi etalase dan gerbang Kepulauan Bangka Belitung.

Bahkan sejumlah daerah yang ada di Indonesia kini sudah mulai serius menggarap pariwisata halal. Tentunya dengan hal tersebut Pangkalpinang jangan sampai tertinggal. Sudah sewajarnya pemerintah kota memberikan ruang dalam penerapan konsep wisata halal ini.

"Ditambah lagi Pangkalpinang merupakan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu hal yang wajar jika pemerintah daerah memberikan sebuah ruang bagi hadirnya dan tubuhnya kampung pangan halal," jelas Rio.

Dukungan ini, lanjut dia, bisa dibuktikan dengan sebuah rancangan kebijakan daerah. Mulai dari pembentukan Peraturan Daerah atau Perda yang juga dengan pertimbangan DPRD.

Tak hanya itu, dalam pembahasannya nanti juga perlu melibatkan pemangku kepentingan dan pihak terkait guna memperoleh masukan. Layaknya tokoh agama, tokoh masyarakat hingga budayawan setempat. Sebab, tanpa dukungan kebijakan, pengembangan konsep wisata ini akan sulit diterapkan.

"Peraturan makanan dan minuman halal, dan kearifan lokal lainnya yang dapat mendukung pangan halal di daerah baik di kecamatan maupun kelurahan. Menurut kami dukungan tanpa kebijakan, saya kira akan sulit berkembang," ujarnya.

Walaupun demikian kata Rio, DPRD sendiri siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah kota untuk segera melakukan konsep kampung pangan halal. Tentunya hal ini sudah mulai dipikirkan dan dipersiapkan, baik dari segi potensi wisata alam, wisata kuliner, wisata sejarah dan wisata budaya.

"Oleh karena itu pemerintah daerah harus serius melihat masalah ini sebagai sebuah tangga bagi Pangkalpinang untuk semakin maju dan muncul menjadi kota pelopor. Produknya panganan halal, ini menjadi fokus pemerintah pusat," pungkas Rio.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang menyiapkan sebuah destinasi wisata di Kampung Melayu Tuatunu untuk dijadikan wisata halal. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Pangkalpinang terhadap program pemerintah pusat untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat industri halal dunia pada tahun 2024.

Demikian disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, Ahmad Subekti, Kamis (1/12) .

Menurut Subekti, program tersebut bertujuan agar setiap warga kian akrab dengan produk-produk halal. Selain itu, demi peningkatan keberkahan dan penguatan ekonomi umat.

Halaman
12
Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved