Kabar Belitung Timur

Apdesi: Tuntutan Masa Jabatan Kades 9 Tahun Itu Sudah Ideal

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Belitung Timur Syamsudin mengatakan, tuntutan tersebut sudah ideal.

Editor: Rusaidah
Istimewa
Ketua APDESI Belitung Timur Syamsudin (kiri) bersama Ketua DPP APDESI Surtawijaya. 

MANGGAR, BABEL NEWS - Ribuan kepala desa melaksanakan demonstrasi di depan gedung DPR RI beberapa waktu lalu. Dalam demonstrasi itu mereka menuntut merevisi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yakni menaikkan masa jabatan yang awalnya enam tahun menjadi sembilan tahun.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Belitung Timur Syamsudin mengatakan, tuntutan tersebut sudah ideal karena menurutnya masa enam tahun dirasa kurang untuk bekerja menjadi kepala desa.

Dia menjelaskan, program-program kerja kepala desa belum bisa terlaksana maksimal jika masa jabatan selama enam tahun. Hal itu karena eksekusi program dan anggaran semuanya ada di tangan pemerintah pusat. Apalagi dengan kondisi pandemi yang membuat para kades tidak bisa berbuat banyak.

"Ini bukan bentuk arogansi kami untuk lama-lama menjabat. Ini juga sebenarnya untuk menghemat anggaran negara. Karena kalau enam tahun, program yang dijalankan lambat jika sebagian besar masih diatur pemerintah pusat, kami di desa hanya bisa merencanakan," kata Syamsudin.

Kepala Desa Mekar Jaya, Manggar itu bilang selama ini di masa kepemimpinannya program-program yang dia susun sudah berjalan. Namun, anggaran yang turun dan bisa digunakan sedikit-sedikit sehingga hasil dan efek ke masyarakat kurang terasa.

Dengan anggaran yang turunnya sedikit-sedikit, lanjutnya, mau tidak mau desa harus membuat program tersebut ke dalam multiyears sehingga waktu enam tahun dirasa kurang maksimal dalam pelaksanaan program dan tugasnya.

Selain masa jabatan, para kepala desa itu menuntut agar bisa mendapatkan gaji yang layak dan juga asuransi kesehatan. Syamsudin bilang selama ini gaji kades dan perangkat desa kurang dari UMR sehingga kesejahteraan para kades dan perangkatnya juga harus diperhatikan.

"Selama ini asuransi kesehatan kita ada, hanya saja apa yang dilaporkan dan yang aslinya diterima itu tidak sesuai. Semoga ke depan bisa ada perbaikan," harap Syamsudin yang saat ini menjalani periode ketiga kepemimpinannya. (s1)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved