Kabar Belitung

DPRD Minta Lurah Paal Satu Cabut SKT Lapangan Bola Porpas yang Terindikasi Cacat Hukum

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Hendra Pramono meminta Lurah Paal Satu meninjau ulang dan mencabut surat keterangan tanah (SKT).

Editor: Rusaidah
Bangka Pos/Adelina Nurmalitasari
Suasana rapat dengar pendapat terkait polemik penerbitan SKT di lapangan bola Porpas. 

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Hendra Pramono meminta Lurah Paal Satu meninjau ulang dan mencabut surat keterangan tanah (SKT) di atas lapangan bola Porpas jika dari hasil kajian tidak sesuai prosedur dan cacat hukum.

Pernyataan ini disampaikannya setelah rapat dengar pendapat (RDP) terkait polemik penerbitan SKT di Kelurahan Paal Satu yang digelar di DPRD Belitung, Selasa (24/1).

"Kalau cacat hukum tidak usah diteruskan, kalau diteruskan akan fatal ke belakangnya," ujar pria yang akrab disapa Een ini.
Ia menjelaskan, jika dasar ahli waris mengajukan penerbitan SKT berdasarkan surat lama tahun 1937 memang menjadi hak mereka, maka tentunya ada upaya hukum untuk mengambil lahan sebanyak 3,7 hektare (Ha).

Tapi yang diterbitkan lurah hanya seluas 0,8 hektare, sementara 2,9 hektare lainnya sudah berdiri sekolah dan menjadi pemukiman masyarakat.

"Kalau memang ini dinyatakan benar suratnya 3,7 hektare ini, maka sekolah pun menjadi hak milik mereka. Mungkin surat itu benar, saya tidak berani menyatakan surat yang dimiliki ahli waris benar atau salah, karena saya tidak tahu. Tapi yang dipermasalahkan itu penerbitan SKT yang tidak sesuai prosedur," ucapnya.

Menyikapi polemik lahan lapangan bola Porpas tersebut, Een mengatakan DPRD akan berpijak pada aturan dan undang-undang yang berlaku.
Ia menegaskan, bahwa DPRD menyoroti terkait penerbitan SKT yang disinyalir cacat hukum, bukan terkait hak atas lahan, baik oleh ahli waris maupun masyarakat setempat.

"Dari pihak ahli warisnya kami pun tidak mengabaikan hak-haknya. Dari pemaparan kaling bahwa nama berbeda, surat kuasa ke kelurahan kayaknya spesial banget SKT ini. Yang kami permasalahkan penerbitan SKT, bukan haknya," ujarnya.

"Kalau hak, masyarakat mempunyai hak sebagai fasilitas umum yang digunakan masyarakat. Tapi bagi pemilik lahan kalaupun itu milik dia, mau tidak mau, karena ini negara hukum. Kalau kami di DPRD tidak bisa memvonis atau menyatakan bahwa SKT ini milik pribadi atau masyarakat, yang dapat menyatakan itu ialah pengadilan," imbuh Een.

Sebelumnya RDP ini dihadiri oleh warga Kelurahan Paal Satu, termasuk kaling dan ketua RT setempat.

Juga Lurah Paal Satu, Camat Tanjungpandan, Kabag Hukum Setda Belitung, Ketua LAM Belitung, serta Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPPKBPMD Kabupaten Belitung.

Rapat yang dipimpin oleh Hendra Pramono ini juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Belitung. (del)

 

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved