Kabar Belitung Timur

Masyarakat Tuntut Hak 20 Persen Plasma HGU Sawit

Masyarakat dari beberapa desa menuntut haknya atas 20 persen kebun plasma dari hak guna usaha (HGU) lahan perusahaan perkebunan sawit.

Editor: Rusaidah
Posbelitung.co/Sepri
Suasana rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Belitung Timur. 

MANGGAR, BABEL NEWS - Masyarakat dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Belitung Timur menuntut haknya atas 20 persen kebun plasma dari hak guna usaha (HGU) lahan perusahaan perkebunan sawit.

Melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan kepala desa masing-masing, masyarakat desa menuntut haknya tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Besar Kantor DPRD Kabupaten Belitung Timur, Selasa (24/1).

Ketua BPD Buding Sahmudin mengatakan, saat ini perusahaan-perusahaan kepala sawit yang ada di desanya belum memenuhi hak pembangunan 20 persen kebun plasma dari hak guna usaha lahan.

"Hak plasma ini belum dipenuhi, kami ingin prinsip demokrasi ekonomi berkeadilan dapat dilakukan," kata Sahmudin.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Distangan) Belitung Timur Heryanto mengatakan, terkait pembangunan kebun plasma masyarakat di lahan HGU kelapa sawit merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan perkebunan yang sudah memiliki izin.

"Kewajiban pembangunan kebun plasma masyarakat dilakukan paling lama tiga tahun sejak HGU diterbitkan," kata Heryanto.

Sementara itu, Humas PT Stalindo Wahana Perkasa (SWP) Habi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran direktur yang saat ini sedang merayakan hari raya Imlek.

Lalu, Habi menyampaikan, PT SWP bagaimana pun akan tetap patuh dan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku dan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi hak plasma masyarakat.

"Kami perpanjang HGU di 2018, semaksimal mungkin sudah memenuhi aturan hak plasma, aspirasi masyarakat tetap akan kita tampung dan sampaikan ke pimpinan, terkait program plasma kami akan berkoordinasi dengan Distangan," kata Habi.

Sementara itu usai RDP, Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja mengatakan masyarakat dari beberapa desa yang diwakili oleh BPD dan kades menginginkan 20 persen plasma dibangun di desa mereka yang masuk ke dalam HGU.

"Artinya di daerah yang terdampak, jadi memang selama ini dua puluh persen itu di luar daerah itu, tapi ada kendala yang memang lahannya tidak tersedia," kata Fezzi.

Selain itu, yang menjadi kendala lainnya ada pada Permentan Nomor 98 Tahun 2013 yang menyebutkan kewajiban pembangunan plasma boleh dilakukan dimana saja selagi masuk ke dalam lingkup satu Kabupaten tempat berusaha.

Kemudian Fezzi juga menyampaikan, ada Permentan terbaru tahun 2022 yang menjelaskan apabila ada permasalahan terkait perihal tersebut maka akan diselesaikan oleh Bupati atau Pemerintah Daerah.

"Maka itu kami minta, ada atensi lah dari pemerintah daerah untuk menyambungkan aspirasi masyarakat ini, ini kan tidak ketemu, sementara HGU sudah diverifikasi dan berproses di Kementerian ATR/BPN," jelasnya.

Fezzi menyebutkan, walaupun secara peraturan pembangunan plasma boleh di mana saja, tapi ia mengaku kasihan kepada masyarakat yang terdampak.

"Pemerintah daerah yang punya kewenangan, yang mengeluarkan CPCL ini kan dinas pertanian, sebenarnya dari leading sektornya memang itu," katanya.

Terkait ketidakhadiran pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit, Fezzi menegaskan sebaiknya direktur atau general manager hadir jika sudah diundang oleh DPRD Kabupaten Belitung Timur. Sehingga, apabila ada diskusi terkait solusi maka pengambilan keputusan jadi lebih mudah jika pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit hadir di tengah-tengah rapat dengar pendapat.

"Kalau saya secara solusi, memang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita susah memaksakan, perusahaan kan tetap mau sesuai peraturan, mereka akan mencari mana peraturan yang lebih mudah bagi mereka," katanya. (w6)

Sumber: Bangka Pos

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved