Pemkab Bangka Selatan Lakukan Penyesuaian APBD 2024

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, kembali melakukan penyesuaian penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan tahun 2024. Penyesuaian itu dilakukan mengingat kondisi keuangan daerah yang kurang stabil pada tahun ini. Hal tersebut disebabkan oleh pendapatan daerah yang tidak mencapai target.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Haris Setiawan mengatakan, pihaknya memang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan APBD tahun 2024. Dalam rancangan tersebut pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian ihwal pendapatan daerah yang mengalami perubahan. Begitu pula dengan kondisi makro keuangan daerah yang terjadi pada saat ini. Adanya perubahan tersebut diperlukan regulasi untuk menjadi payung hukum dalam menggunakan anggaran keuangan.

"Jadi ada semacam pergeseran pendapatan belanja dan sebagainya. Itu nanti kita sampaikan ke dewan, melihat kondisi keuangan yang ada," kata Haris Setiawan, Selasa (3/9).

Menurut Haris Setiawan, adanya APBD perubahan tahun 2024 berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah. Khususnya kebijakan pendapatan dan kajian terhadap intervensi belanja program kegiatan dengan mempertimbangkan urgensi. Utamanya pada kuartal tiga dan kuartal empat tahun 2024 serta berdasarkan perhitungan dan analisa terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Walaupun begitu diakui dia, tidak ada perubahan tema pembangunan maupun indikator-indikator makro pembangunan. Baik antara rencana kerja pemerintah daerah di induk maupun di perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024. Justru indikator makro pembangunan yang telah disepakati harus dapat tercapai untuk daya saing pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Laju pertumbuhan ekonomi diharapkan tercapai di angka 3,75 persen dan inflasi terkendali di angka 3 persen," jelas Haris Setiawan.

Di sisi lain sambung dia, dalam penggunaan APBD perubahan 2024 pihaknya memfokuskan terhadap belanja rutin setiap tahunnya. Misalnya belanja rutin operasional dan belanja pembangunan hingga belanja pegawai. 

Tiga sektor itu menjadi skala prioritas dalam penggunaan APBD perubahan. Dengan target angka kemiskinan turun di angka 3,00 persen dan pengangguran terbuka turun di angka 4,50 persen.

Terpenting inflasi bisa terkendali di angka 3,00 persen dan indeks pembangunan manusia (IPM) naik di angka 70,05 poin. Dengan fokus upaya penambahan terhadap beberapa sektor yang memang membutuhkan anggaran cukup besar. Utamanya pada bidang kesehatan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur hingga sektor lainnya. Dengan tujuan dapat berdampak langsung kepada masyarakat.

"Belanja pegawai tetap, memang itu jadi fokus kita karena tetap belanja pegawai jangan sampai dilakukan pergeseran-pergeseran. Justru yang kemarin kurang akan ada upaya-upaya untuk perubahan untuk dilakukan penambahan," ucapnya.

Haris Setiawan berharap, dengan adanya penyesuaian APBD Tahun 2024 ke depannya dapat mewujudkan perencanaan. Dengan mempertajam prioritas pembangunan daerah yang akan dicapai untuk memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya akan dibahas dan dikaji lebih lanjut sebagai bahan pembahasan.

"Khususnya bagi fraksi-fraksi untuk kemudian disusun dan disampaikan pada rapat paripurna mendatang," pungkas Haris Setiawan.

Ketua DPRD Bangka Selatan, Erwin Asmadi berujar, enam fraksi partai politik di legislatif telah menyetujui Ranperda APBD perubahan tahun 2024 untuk segera dibahas. Fraksi PDI-P, fraksi Partai Gerindra, fraksi Demokrat dan Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Golkar, fraksi Bintang Amanat Bersatu serta fraksi PKS Kebangkitan Bangsa semuanya telah sepakat.

"Nanti akan segera kita bahas dan kita kembali lakukan rapat paripurna pada tanggal 10 September 2024," ujar Erwin. (u1)