Cakupan BPJS Ketenagakerjaan Bangka Selatan Baru 21 Persen, Elfin: Perlu Kolaborasi Kuat

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengajak semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi seluruh pekerja. Khususnya bagi pekerja informal dan rentan agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal ini karena kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di daerah itu baru mencakup 21 persen dari total keseluruhan pekerja.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bangka Selatan, Elfin Elyas Nainggolan berujar, pihaknya saat ini terus menggenjot tingkat kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan rentan di daerah itu. Pada tahun ini tingkat keikutsertaan masyarakat dalam BPJS ketenagakerjaan baru mencapai 21 persen. Oleh karena itu ditargetkan angka tersebut terus meningkat sesuai dengan target Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk semua daerah.

"Berdasarkan laporan yang saya terima, saat ini cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka Selatan berkisar 21 persen. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya," kata dia di Toboali, Sabtu (12/10).

Elfin Elyas mengungkapkan, beberapa waktu lalu dirinya telah bertemu dengan sejumlah orang perwakilan dari BPJS ketenagakerjaan. Hasil dari pertemuan tersebut pihaknya akan memperkuat sinergi dalam meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja informal. 

Hingga kini seluruh pegawai di lingkungan pemerintah setempat, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga honorer telah ikut serta dalam program jaminan itu. Termasuk bagi aparatur kelurahan dan desa semuanya telah tercover melalui program BPJS ketenagakerjaan. 

Sementara itu, yang masih menjadi pekerjaan rumah yakni pekerja di luar sektor formal, mulai dari pekerja perusahaan hingga pekerja nonformal lainnya termasuk pekerja rentan. Pekerja informal yang terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan adalah pekerja mandiri atau bukan penerima upah (BPU). Meliputi petani, nelayan, butuh, tukang ojek, atlet, pedagang kaki lima hingga lainnya.

"Sedangkan di luar itu seperti pekerja perusahaan, pekerja nonformal termasuk pekerja rentan terus kita dorong untuk mendapatkan keikutsertaan BPJS ketenagakerjaan," jelas Elfin Elyas.

Lebih jauh ungkapnya, dalam Undang-Undang pekerja rentan atau pekerja miskin ini menjadi tanggungjawab negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Kemudian negara menjamin atas kehidupan yang layak. Dirinya ingin manfaat BPJS ketenagakerjaan dapat dirasakan oleh semua pekerja. Hal ini penting guna memastikan masyarakat tetap terlindungi terhadap risiko di tempat kerja mereka.

Misalnya jika terjadi kecelakaan kerja bahkan meninggal dunia. Jika masyarakat ikut dalam program BPJS ketenagakerjaan maka akan diberikan santunan untuk biaya pengobatan maupun kematian. Dengan begitu masyarakat tidak perlu cemas mengenai perlindungan yang dimiliki dengan ikut serta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Untuk itu, kolaborasi dan komitmen kuat dari berbagai pihak sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya akan sangat dibutuhkan. Mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, perusahaan dan termasuk wiraswasta," jelasnya.

Kendati demikian kata Elfin Elyas, sejalan dengan program prioritas nasional terkait penghapusan kemiskinan ekstrem, sasaran prioritas perluasan cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan ke depan yakni pekerja rentan. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah memberikan jaminan BPJS ketenagakerjaan kepada keluarga miskin ekstrem yang menjadi bentuk proteksi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Khususnya 154 kepala keluarga miskin ekstrem ini juga tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2024.

"Oleh karena itu, sinergi program dari dinas terkait seperti dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa harus semakin diperkuat," pungkas Elfin Elyas. (u1)