BPS Pangkalpinang Perkenalkan Aplikasi Komstat

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerimntah Kota Pangkalpinang bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang menyelenggarakan focus group discussion (FGD) Penyusunan Publikasi Daerah dalam Angka 2025, Selasa (4/2/2025), di Balai Besar Betason, kantor wali kota setempat.

Pada kesempatan tersebut, BPS juga memperkenalkan aplikasi Komstat dan mencanangkan program Kecamatan Cinta Statistik (Kecamatan Cantik) untuk 2025.

Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, mengatakan, aplikasi Komstat atau Komunitas Statistik diharapkan dapat menjadi platform bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat untuk mengakses serta berbagi data statistik yang relevan.

"Sebelumnya, Komunitas Statistik ini sudah ada, namun baru kali ini kami perkenalkan secara lebih luas kepada OPD. Dengan aplikasi ini, kami ingin mempermudah akses dan pemanfaatan data statistik di berbagai sektor," kata Dewi.

Adapun program Kecamatan Cinta Statistik (Kecamatan Cantik) untuk 2025 merupakan pengembangan dari Kelurahan Cantik yang telah berjalan sejak 2021.

Dewi menyebutkan, selama ini program Kelurahan Cantik sudah ada di empat kelurahan. 

“Tahun depan, kami akan memperluas cakupannya menjadi Kecamatan Cantik. Dengan begitu, semua kelurahan di satu kecamatan akan mendapatkan pembinaan statistik secara menyeluruh," ujarnya.

“Pendekatan ini akan memperkuat koordinasi antara kelurahan dan kecamatan dalam mengelola serta menyajikan data statistik yang lebih akurat dan bermanfaat bagi pembangunan daerah,” tutur Dewi.

Wadah koordinasi

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Pangkalpinang M Unu Ibnudin dalam sambutannya menyebutkan, focus group discussion tersebut menjadi wadah koordinasi antara BPS dan pemerintah daerah dalam menyusun data statistik yang akurat dan terintegrasi.

Data itu akan menjadi landasan penting bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kota Pangkalpinang. 

Menurut Unu, FGD tersebut bertujuan untuk meningkatkan komitmen organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal dalam menyediakan data yang berkualitas dan tepat waktu.

"Melalui FGD ini, kami berharap ada peningkatan sinergi antara penyedia dan pengguna data. Dengan data yang baik, pemerintah bisa lebih optimal dalam merumuskan kebijakan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Unu pun menyoroti sejumlah tantangan dalam pengelolaan data sektoral, seperti perbedaan standar dan metodologi antarinstansi, serta kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan data.

Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghasilkan data yang komprehensif.

"Satu Data Indonesia adalah konsep yang kita dorong bersama, yakni satu standar data, satu metadata, dan satu portal data. Dengan sistem ini, kita bisa memastikan data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Unu. (*)