Pemerintah Diminta Tetap Perhatikan Tenaga Honorer di Tengah Efisiensi Anggaran

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf M Effendi meminta pemerintah tetap memperhatikan nasib tenaga honorer di tengah adanya efisiensi anggaran.

Hal itu disampaikan Dede saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (13/2/2025).

"Masalah soal honorer tentu jadi concern kita semua, karena kita paham yang paling penting sekali jangan sampai saudara-saudara kita yang saat ini honorer, sudah kemarin lepas dari posisi mereka yang tempat lama, tiba-tiba belum dapat formasi, efisiensi, (kemudian) memotong pendapatan mereka," kata Dede di Kota Pangkalpinang. 

Terlebih lanjut dia, saat ini menjelang Ramadan dan perayaan Idulfitri, yang biasanya membuat masyarakat berbelanja lebih banyak kebutuhan.

"Di tengah mau Ramadan dan Lebaran, menurut hemat kami menjadi sangat penting pemerintah memprioritaskan gaji. Jangan sampai gaji itu hilang," ujarnya.

Dede menambahkan, jaminan pembayaran gaji tenaga honorer harus diberikan pemerintah sembari menunggu proses penataan yang dilakukan.

"Kalau soal dalam prosesnya formasi masih menunggu dan sebagainya, itu kita anggap bagian dari proses,” katanya.

“Daerah kan tidak semuanya membuka formasi, ini sudah diberikan teguran-teguran, tetapi konteksnya jangan sampai ada honorer yang tidak dapat gaji, malah terkena pemotongan," lanjut Dede.

Jajaran DPR RI, kata dia, meminta pemerintah tidak langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai yang masih berstatus honorer.

"Kita memang belum punya data pasti berapa banyak yang ter-PHK, tetapi DPR meminta tidak boleh ada yang ter-PHK. Makanya sekarang ada konsep work from home, mungkin ada pengurangan dari sisi efisiensi ini harus kita pahami semua, tetapi jangan sampai mereka tidak punya pendapatan sama sekali," tuturnya. (w4)