Dinkes Bangka Belitung Ikuti Efisiensi Anggaran , Pelayanan Kesehatan Tak Terdampak

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dr Andri Nurtito memastikan, tidak ada pelayanan kesehatan masyarakat yang terkena imbas dari efisiensi anggaran. 

"Kalau refocusing atau penyesuaian anggaran Dinas Kesehatan, seperti progam pelayanan kepada masyarakat tidak dipotong jadi pelayanan masyarakat tetap utuh," ujar Andri Nurtito, Jum'at (14/2).

Ia juga memastikan terkait BPJS Kesehatan masyarakat juga tidak akan ikut dalam efisiensi anggaran. "BPJS Kesehatan itu tidak dipotong, jadi yang dipotong itukan perjalanan dinas lalu juga beli alat tulis kantor," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai menerapkan langkah-langkah penghematan anggaran dengan memangkas perjalanan dinas hingga paket meeting atau rapat. 

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi yang sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penyesuaian Belanja Tahun Anggaran 2025. 

Penjabat (Pj) Gubernur Babel, Sugito menegaskan, Pemprov Babel akan mengikuti, arahan dari Pemerintah Pusat terkait efisiensi anggaran. "Tentunya Pemerintah Provinsi ini juga sama melakukan efisiensi dan ini bukan nasional saja, tapi termasuk di semua lini termasuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujar Sugito, Kamis (13/2).

Saat dikonfirmasi terkait kegiatan yang terkena imbas dari efisiensi, Sugito tak banyak menjelaskan sejumlah kegiatan tersebut. Namun dia mengungkapkan, penghematan ini akan menyasar berbagai aspek yang dinilai kurang mendesak.

"Sudah ada rambu-rambunya baik dari Inpres atau Surat Menteri Keuangan, di antaranya perjalanan dinas, paket-paket meeting, lalu kajian-kajian yang tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat," jelasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Babel dalam mengelola keuangan daerah secara lebih bijak. Dengan efisiensi ini, anggaran diharapkan dapat dialokasikan untuk program-program prioritas yang lebih berdampak bagi masyarakat.

Ditambahkannya meskipun Pemprov Babel akan menerapkan efisiensi anggaran, namun kebijakan tersebut tak akan mengurangi pelayanan publik. "Ini bukan suatu alasan untuk kita tidak berkinerja, dengan segala keterbatasan harus kita optimalkan untuk kesejahteraan masyarakat," ungkapnya. 

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf M Effendi meminta pemerintah tetap memperhatikan nasib tenaga honorer di tengah adanya efisiensi anggaran.

Hal itu disampaikan Dede saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (13/2).

"Masalah soal honorer tentu jadi concern kita semua, karena kita paham yang paling penting sekali jangan sampai saudara-saudara kita yang saat ini honorer, sudah kemarin lepas dari posisi mereka yang tempat lama, tiba-tiba belum dapat formasi, efisiensi, (kemudian) memotong pendapatan mereka," kata Dede di Kota Pangkalpinang, kemarin. 

Terlebih lanjut dia, saat ini menjelang Ramadan dan perayaan Idulfitri, yang biasanya membuat masyarakat berbelanja lebih banyak kebutuhan. "Di tengah mau Ramadan dan Lebaran, menurut hemat kami menjadi sangat penting pemerintah memprioritaskan gaji. Jangan sampai gaji itu hilang," ujarnya.

Dede menambahkan, jaminan pembayaran gaji tenaga honorer harus diberikan pemerintah sembari menunggu proses penataan yang dilakukan. "Kalau soal dalam prosesnya formasi masih menunggu dan sebagainya, itu kita anggap bagian dari proses," katanya.

"Daerah kan tidak semuanya membuka formasi, ini sudah diberikan teguran-teguran, tetapi konteksnya jangan sampai ada honorer yang tidak dapat gaji, malah terkena pemotongan," lanjut Dede. (riz/w4)