Bawaslu Babel Pastikan Ada Penyesuaian Penyusunan Pengajuan Anggaran Pilkada Ulang 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, EM Osykar, memastikan, Bawaslu Kota Pangkalpinang ataupun Bawaslu Kabupaten Bangka telah melakukan penyesuaian terkait penyusunan pengajuan anggaran pilkada ulang tahun 2025.

Menurutnya, penyesuaian anggaran menyasar beberapa kegiatan yang secara aturan pelaksanaanya bisa lebih disederhanakan.

"Misal, terkait pengawasan partisipatif, nanti kita akan lebih melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda. Kemudian soal sosialisasi aturan, kami juga akan lebih banyak menggunakan media sosial," kata Osykar usai menghadiri rapat terkait realisasi anggaran Pilkada 2024 dan perencanaan pilkada ulang bersama DPRD Provinsi Babel, Rabu (19/2/2025).

Meski demikian, Osykar menegaskan, penyesuaian anggaran tersebut tidak akan memengaruhi fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu.

"Menurut kami memang harus dihemat untuk pelaksanaan pilkada ini. Namun, tidak meninggalkan fungsi pengawasan yang maksimal agar pilkada ulang nanti minim pelanggaran," ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Provinsi Babel kembali melakukan rapat terkait realisasi anggaran Pilkada 2024 dan perencanaan Pilkada Ulang 2025.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Pahlivi Syahrun tersebut diikuti Penjabat Sekda Pemprov Babel Fery Afriyanto dan instansi terkait lainnya.

"Rapat ini dilakukan untuk membahas pilkada ulang dan membahas kemungkinan jika ada pemungutan suara ulang (PSU). Kita rapat rencana ke depan seperti apa, karena kami legislatif dan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) akan membuat rencana penganggaran," kata Pahlivi.

Dia menyebutkan, pada awal penyelenggaraan pilkada bisa dianggarkan sesuai dengan kebutuhan yang nantinya akan disusun oleh KPU maupun Bawaslu.

“Tentunya anggaran itu sudah pasti sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan,” ucapnya.

"Untuk pilkada ulang kita mengantisipasi beberapa titik atau kasus baik pilkada kabupaten/kota maupun pilgub yang dimungkinkan adanya pemungutan suara ulang. Jadi walaupun belum ada keputusan, tetapi langkah cepat ini kami bersama TAPD kemudian diamanahkan kepada Komisi I untuk mendiskusikan ini untuk juga mempercepat persiapannya," tutur Pahlivi. (w4)