2025, Pemkab Bangka Selatan Bentuk Dua OPD Baru

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan melakukan pembentukan organisasi perangkat daerah baru. Kebijakan itu diambil berdasarkan penyesuaian kondisi dan perubahan peraturan yang ada. Dari penataan organisasi perangkat daerah ini untuk mengefektifkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di daerah itu.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda mengatakan pada tahun 2025 ini pihaknya akan membentuk dua organisasi perangkat daerah baru. Hal itu setelah eksekutif menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 17 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah. 

Hasilnya berdasarkan evaluasi kinerja seluruh dinas menunjukan perlunya pemisahan sejumlah organisasi perangkat daerah. "Rencananya ada dua organisasi perangkat daerah yang akan dikembangkan," kata Hefi Nuranda, Senin (17/3).

Hefi Nuranda membeberkan pembentukan dua organisasi perangkat daerah baru ini menggunakan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja, sesuai kewenangan dan kondisi masing-masing daerah. Dua organisasi perangkat daerah baru itu yakni Dinas Perikanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD.

"Saat ini bidang perikanan masih bergabung dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Sementara BPBD masih berada dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran," jelas Hefi Nuranda.

Menurutnya, dasar utama perubahan pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas. Sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh daerah melalui perangkat daerah.

"Jadi memang salah satunya potensi unggulan kita adalah perikanan, jadi biar lebih fokus nanti. Bagaimana pendapat asli daerah (PAD-Red) dari sektor perikanan dapat dioptimalkan," ujarnya.

Diakuinya, pengusulan dua organisasi perangkat daerah baru itu baru disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna. Ditargetkan pada tahun 2025 ini kedua perangkat daerah baru dapat terbentuk. "Penerapannya kita lihat perkembangan keuangan dan anggaran," pungkas Hefi Nuranda. (u1)