APDESI Minta Kades Awasi Penggunaan Keuangan BUMDes

TOBOALI, BABEL NEWS - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) meminta seluruh kepala desa di Kabupaten Bangka Selatan, mengawasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini dianggap penting guna meminimalisir penyalahgunaan dana BUMDes oleh oknum-oknum tertentu. Agar penyertaan modal BUMDes lewat keuangan desa sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Kabupaten Bangka Selatan, Muklis Insan mengaku prihatin atas dugaan kasus tindak pidana korupsi penyelewengan penggunaan dana BUMDes Fajar Indah, Kecamatan Pulau Besar. Dibidiknya kasus tersebut oleh aparat kepolisian menjadi peringatan agar setiap kepala desa lebih melakukan pengawasan. Supaya kejadian serupa tidak menimpa BUMDes lainnya yang ada di masing-masing desa.

"Saya prihatin terkait dugaan kasus dugaan korupsi yang terjadi di BUMDes Fajar Indah," kata Muklis Insan, Jumat (21/3).

Menurutnya, BUMDes menjadi badan usaha milik desa secara utuh karena setiap pemerintah desa memiliki sumbangsih lewat program penyertaan modal dalam pengoperasian BUMDes. Penyertaan modal itu menggunakan keuangan desa yang telah dialokasikan. Jika keuangan BUMDes tidak diawasi dinilai sangat rawan adanya celah atau potensi korupsi dana BUMDes.

Bisa saja dana desa yang dialokasikan ke BUMDes akan habis secara percuma, tanpa memberikan sumbangsih pada pendapatan asli desa (PADes). BUMDes memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola usaha, aset dan investasi demi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat, pengelolaan BUMDes harus akuntabel. "Kami mohon agar BUMDes lebih dipantau dan diawasi dengan benar," ujar Muklis Insan.

Dirinya menilai audit keuangan BUMDes yang ada di Kabupaten Bangka Selatan cukup penting. Termasuk pelaporan penghasilan maupun kinerja BUMDes dapat dibuat secara berkala setiap, bulan bukan per triwulan. Laporan keuangan BUMdes sangat krusial untuk kepentingan manajemen BUMDes, pemerintah desa dan masyarakat desa. Karena laporan tersebut ini berisi informasi keuangan BUMDes selama periode ditetapkan.

"Sehingga pengawasan dapat dilakukan dan bisa meminimalisir terjadinya kesalahan," pungkasnya. (u1)