Arnadi Sebut OPD Pangkalpinang Merasa Seperti Berjalan Tanpa Arah            

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Arnadi mengaku, pihaknya menerima keluhan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) setempat terkait koordinasi dengan Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, M Unu Ibnudin

Arnadi menyebut banyak OPD yang mengeluhkan kurangnya koordinasi bersama sang penjabat wali kota.

"Mereka (OPD–red) merasa seperti berjalan tanpa arah, tanpa pimpinan, tanpa nakhoda,” katanya kepada Bangka Pos, Rabu (16/4/2025).

“Anggaran memang terbatas, tetapi seharusnya masih bisa dilakukan konsolidasi. Ini malah sepi kegiatan," lanjut Arnadi.

Menurutnya, keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan tersendiri, namun bukan berarti Pemerintah Kota Pangkalpinang kehilangan arah dan semangat dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Mereka berharap kepada Pj (penjabat wali kota–red) yang punya jaringan nasional. Tapi apa hasilnya? Tidak ada,” ujar Arnadi.

Ia juga menyoroti Unu yang dinilai jarang hadir di tengah masyarakat.

Bahkan, menurutnya, beberapa lurah menyampaikan rasa takut untuk berkoordinasi karena merasa tidak pernah bertemu langsung dengan Unu.

"Bahkan ada lurah yang menghubungi saya karena takut dengan Pj. Mereka tidak pernah ketemu, jadi segan menyampaikan keluhan masyarakat. Padahal jabatan wali kota itu jabatan publik dan politis. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah kalau koordinasi saja tidak pernah dilakukan?" tutur Arnadi.

Dia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kedekatan antara kepala daerah dan masyarakat.

"Banyak yang bisa dibenahi tanpa uang. Kunjungi kelurahan, dialog dengan warga, lihat langsung kondisi RS (rumah sakit) dan puskesmas, pantau ketertiban umum,” kata Arnadi.

Koordinasi hingga larut malam

Menanggapi hal tersebut, Unu Ibnudin mengatakan dirinya tetap menjalankan tugas secara maksimal.

Ia bahkan menyebut kerap melakukan koordinasi dengan OPD hingga larut malam.

"Baru dengar saya. Nanti saya cek ke sekda karena saya sangat welcome dan mantau,” kata Unu kepada Bangka Pos.

“Kami sudah maksimal melaksanakan tugas Pj, baik dengan internal OPD maupun eksternal ke masyarakat dan lembaga kementerian lainnya. Kami selalu berkoordinasi dengan OPD sampai larut malam, membahas keluhan, program, serta strategi kebijakan anggaran," sambungnya. 

Saat ini, lanjut Unu, pihaknya tengah berjuang demi kepentingan Pangkalpinang, khususnya terkait anggaran bersama Komisi II DPR RI.

Ia pun mempersilakan pihak manapun mengecek langsung ke sekda, Inspektorat, Bappeda, Bakeuda, dan OPD lainnya terkait kinerjanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang Mie Go mengatakan, dalam sistem pemerintahan, tidak semua urusan harus langsung disampaikan kepada penjabat wali kota karena ada mekanisme hierarki yang harus dilalui.

"Secara hierarki, lurah berkoordinasi dulu dengan camat, camat ke sekda, baru sekda ke Pj Wali Kota. Begitu juga OPD. Jadi tidak semua langsung ke Pj,” kata Mie Go.

“Nah, soal kegiatan yang minim, memang karena anggarannya terbatas. Misalnya undangan dari panitia atau organisasi kemasyarakatan juga sedikit sehingga Pj Wali Kota juga tidak banyak menghadiri kegiatan eksternal," lanjutnya.

Mie Go menambahkan, kegiatan-kegiatan internal Pemerintah Kota Pangkalpinang tetap berjalan, seperti operasi pasar murah untuk pengendalian inflasi dan kunjungan ke pasar-pasar menjelang Lebaran.

Selain itu, penjabat wali kota juga rutin mengadakan rapat koordinasi dengan OPD dalam rangka pembinaan dan pengarahan.

"Masukan dari DPRD sangat kami apresiasi. Ini akan menjadi evaluasi kami untuk ke depan agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik," ujar Mie Go. (t2)