Banjir di Pangkalpinang Butuh Penanganan Komprehensif 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Bencana banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Pangkalpinang pada Senin (21/4/2025) lalu dinilai sebagai siklus yang akan terus berulang jika tidak ditangani secara komprehensif.

Demikian disampaikan Roby Hambali, dosen program studi teknik sipil Universitas Bangka Belitung sekaligus ahli hidrologi.

Roby mengatakan, banjir kali ini terjadi karena kombinasi antara curah hujan yang tinggi dan pasang air laut yang terjadi dalam waktu hampir bersamaan.

Fenomena tersebut mirip dengan banjir besar di Pangkalpinang pada 2016, meski dengan skala yang lebih kecil.

"Ketika pasang laut terjadi, muka air di hilir akan naik dan mendorong air hingga ke hulu sungai. Ini yang disebut fenomena backwater atau air balik. Kondisi ini membuat air di sungai stagnan dan aliran dari saluran drainase kota tidak dapat mengalir sehingga terjadi genangan merata di banyak titik," kata Roby kepada Bangka Pos, Rabu (23/4/2025).

Secara geografis dan topografi, lanjut Roby, Pangkalpinang memang berada di wilayah cekungan yang rawan banjir, terutama jika terjadi kombinasi hujan dan pasang laut.

Banjir di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan fenomena hidrologis yang akan terus berulang jika tidak diantisipasi dengan sistematis.

Menurut Roby, persoalan banjir tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Harus ada pendekatan teknis dan nonteknis dari hulu ke hilir. 

Ia pun menyoroti ketimpangan siklus hidrologi akibat pembangunan kota yang tidak ramah lingkungan.

"Kurangnya intersepsi dan infiltrasi air menjadi masalah utama,” ucap Roby.

“Pohon-pohon di kota banyak ditebangi dengan alasan teknis, padahal dedaunan pohon berfungsi menahan hujan agar tidak langsung menjadi limpasan permukaan (surface runoff). Ditambah lagi, pembangunan perumahan yang masif tanpa ruang terbuka hijau turut meningkatkan debit air permukaan," sambungnya.

Menanggapi soal penggunaan pompa portabel yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Roby menyatakan, kapasitas pompa tersebut tidak mencukupi. Pompa portabel hanya efektif untuk menguras genangan lokal akibat hujan.

“Tetapi untuk fenomena backwater, kita butuh sistem besar, pintu air dan pompa stasioner di hilir Sungai Rangkui," ujarnya.

Roby menyarankan Pemerintah Kota Pangkalpinang menempuh langkah jangka pendek dan panjang untuk mencegah banjir tersebut.

Di antaranya, normalisasi sungai dan kolam retensi yang ada untuk memaksimalkan kapasitas tampung, penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di hulu sungai yang memicu sedimentasi tinggi, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan dan menyediakan ruang terbuka hijau.

Langkah lainnya yakni menerapkan konsep drainase ramah lingkungan (eco-drain) melalui perda dan kontrol serius terhadap pengembang, membangun lebih banyak tampungan air di hulu seperti Sungai Pedindang, Rangkui, dan Selindung.

Kemudian membangun pintu air dan pompa besar di hilir Sungai Rangkui, membangun tembok penahan banjir di kanan kiri Sungai Rangkui di kawasan padat penduduk, dan menyediakan sistem peringatan dini banjir untuk meminimalisasi dampak.

Roby juga menyebutkan bahwa kendala utama yang dihadapi pemerintah adalah terbatasnya lahan dan biaya pembangunan infrastruktur.

Contohnya, rencana pembangunan kolam retensi di Pedindang-Terak tertunda akibat pembebasan lahan yang rumit dan mahal.

"Pembangunan pintu air dan pompa stasioner di Sungai Rangkui saja bisa menelan biaya lebih dari Rp200 miliar. Ini belum termasuk pembebasan lahan dan biaya operasionalnya. Pemerintah daerah tentu tidak sanggup sendiri dan harus menggandeng pusat, bahkan melalui pinjaman luar negeri," tutur Roby.

Dia juga mengatakan perlunya sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan berani mengambil keputusan strategis dalam penanggulangan bencana.

"Tanpa SDM yang kuat dan komitmen dari semua pihak, kita hanya akan berputar di siklus banjir yang sama setiap tahun," ujarnya.

Lebih lanjut, Roby mengingatkan, banjir di Pangkalpinang bukan hanya masalah teknis semata, melainkan konsekuensi dari pola pembangunan dan tata kelola lingkungan yang belum menyeluruh.

“Tanpa perubahan paradigma dalam merancang kota yang tangguh terhadap bencana, Pangkalpinang akan terus berhadapan dengan ancaman banjir berulang setiap musim hujan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, hujan deras yang mengguyur Kota Pangkalpinang pada Senin (21/4/2025) lalu mengakibatkan banjir di sejumlah titik.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, tercatat ada ratusan rumah yang terdampak.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang mencatat, sedikitnya ada 470 rumah terdampak banjir tersebut. Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, menjadi kawasan yang paling parah terdampak.

Di kawasan ini, tercatat ada sekitar 102 rumah yang terendam banjir. (t2)