Kejari Bangka Tengah Dampingi Proyek Strategis Dinsos PMD

KOBA, BABEL NEWS - Inspektorat Bangka Tengah menggelar kegiatan pendampingan proyek strategis dan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Dinsos PMD dengan Kejari Bangka Tengah. Kegiatan pendampingan tersebut dilakukan di Ruang Rapat Besar Gedung Sekretariat Bangka Tengah, Rabu (23/4).

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan, pendampingan proyek strategis merupakan bantuan dan dukungan yang diberikan agar memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana, efektif dan bermanfaat. Pendampingan proyek strategis bertujuan mewujudkan Pemkab Bangka Tengah bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyelamatan keuangan atau aset.

Ia mengajak seluruh elemen di Kabupaten Bangka Tengah secara nyata bersatu membangun budaya antikorupsi dalam menjalankan pemerintahan. Budaya antikorupsi guna membangun peradaban dan akhlak baru yang bersih dari segala bentuk korupsi.

"Saya berharap kita semua mendukung program pendampingan proyek strategis di Kabupaten Bangka Tengah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih," kata Algafry Rahman, Kamis (24/4).

Diakuinya, strategi pendampingan proyek merupakan kunci dalam memastikan keberhasilan suatu proyek atau kegiatan pemerintah yang bebas dari korupsi dan bermanfaat bagi masyarakat. "Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kejari Bangka Tengah atas kerja sama yang luar biasa guna mewujudkan Bangka Tengah yang berintegritas," katanya.

Kepala Kejari Bangka Tengah, Muhammad Hussaini menyampaikan tujuan strategi pendampingan proyek adalah memastikan terlaksananya hukum suatu kegiatan. Kemudian, menjamin efektivitas dan efisiensi, meminimalisir risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kualitas kegiatan serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Kita semua ingin melalui pendampingan ini, kita bisa menunjukkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan proyek secara transparan dan bertanggung jawab," katanya.

Muhammad Husaini berharap, dalam pelaksanaan pendampingan, seluruh perangkat daerah dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik kepada pihak kejaksaan agar semua proses pelaporan pendampingan dapat berjalan dengan baik dan lancar. (w6)