RSUD Junjung Besaoh Bekali Pengawas Internal Kelola Keuangan

TOBOALI, BABEL NEWS - Peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan terus dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Junjung Besaoh, Kabupaten Bangka Selatan. Caranya dengan membekali pengetahuan bagi sumber daya manusia pengelola keuangan rumah sakit. Ditargetkan lewat program tersebut pelayanan kepada masyarakat dapat lebih meningkat.

Direktur RSUD Junjung Besaoh, dr Helen Sukendy mengatakan, manajemen rumah sakit telah membekali pengawas internal dengan bimbingan teknis pengelolaan keuangan. Pembekalan dilakukan langsung oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung layanan kesehatan yang berkelanjutan, bermutu dan kompetitif.

"Bimbingan teknis ini digelar untuk meningkatkan kompetensi satuan pengawas internal. Terutama dalam menjalankan peran dan fungsinya," kata Helen Sukendy, Jumat (25/4).

Helen Sukendy menyebut satuan pengawas internal merupakan satuan kerja yang langsung dibawah direktur rumah sakit. Mereka bertugas membantu direktur dalam melaksanakan pemeriksaan internal keuangan dan operasional rumah sakit. pengawasan internal yang kuat dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. 

"Dengan adanya peningkatan kompetensi targetnya tim yang tergabung dalam satuan pengawas internal ini dapat bekerja optimal. Agar pengelolaan keuangan dan operasional rumah sakit dapat lebih bermanfaat," sebut Helen Sukendy.

Ia menambahkan, RSUD juga harus memastikan, pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel kepada publik. Semua dapat dilakukan melalui publikasi laporan keuangan, sosialisasi kebijakan keuangan dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan keuangan. Adanya pengelolaan keuangan yang baik dapat berefek pada pemberian pelayanan kesehatan oleh RSUD Bangka Selatan untuk masyarakat lebih optimal.

Terlebih saat ini RSUD Junjung Besaoh telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat. Semua meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

"Ini merupakan salah satu komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pengelolaan rumah sakit. Akhirnya berefek pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan," ujarnya.

Helen Sukendy turut mengapresiasi BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah memberikan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan teknis. "Dengan Bimtek ini kami berharap tim SPI bisa melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien dalam melakukan pengawasan," pungkas Helen Sukendy. (u1)