DPRD Bangka Selatan Desak Pemda Sediakan Lokasi Pascapenertiban PKL

TOBOALI, BABEL NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan mendesak pemerintah daerah setempat segera mengambil tindakan. Hal tersebut usai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Kota Toboali hingga Himpang Lima Habang. Dampaknya banyak pedagang terancam kehilangan mata pencaharian.

Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Fraksi Partai Demokrat, Suwandi meminta pemerintah daerah segera menyiapkan tempat dan lapak layak bagi para PKL yang ditertibkan. Penataan harus dilakukan secara tertib dengan memastikan ketersediaan tempat relokasi sebelum penertiban dilakukan. Supaya tidak ada gejolak permasalahan ekonomi di tengah masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan seharusnya segera menyiapkan tempat buat PKL yang digusur kemarin," kata Suwandi, Senin (5/5).

Menurutnya, DPRD sangat mendukung penertiban PKL di lokasi yang memang seharusnya tidak menjadi tempat berjualan seperti di trotoar. Tindakan penertiban bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan keindahan Kota Toboali. 

Terlebih pemerintah daerah telah berupaya mempercantik kawasan perkotaan dengan berbagai pembangunan pedestrian maupun wahana permainan. Apabila dibiarkan secara terus menerus berpotensi menimbulkan ketidaktertiban bagi masyarakat, terutama PKL. 

"PKL harus ditata dan diberikan tempat yang layak. Jangan seperti PKL yang ditempatkan di Mal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM-Red), kasihan mereka, sepi dagangannya dari habis digusur," jelas Suwandi.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini Pemerintah Kabupaten Bangka harus memiliki sense of crisis alias kepekaan dan kesadaran. "Situasi ekonomi sedang tidak menentu, sebaiknya sebelum mengambil sebuah kebijakan harusnya kita memperhatikan dampak aspek sosial dan ekonomi terhadap masyarakat kecil," sebutnya.

Suwandi berharap pemerintah daerah segera memberikan solusi nyata. Pentingnya sosialisasi yang menyeluruh sebelum tindakan penertiban dilakukan. Dirinya mengingatkan agar proses penataan tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah. 

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memastikan telah menyediakan lokasi baru untuk para pedagang kaki lima (PKL) terdampak penertiban. Terutama para pedagang yang menggunakan trotoar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Toboali. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP dan Damkar) Kabupaten Bangka Selatan, Anshori mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan titik berjualan bagi para PKL di daerah itu. Khususnya untuk PKL yang terdampak penertiban pada Selasa (29/4). Penyediaan lapak ditargetkan tidak berdampak terhadap masalah sosial maupun perekonomian para PKL.

"Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah menyiapkan titik berjualan. Terutama beberapa unit lapak PKL di Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman yang dilakukan penertiban," ujar Anshori.

Anshori membeberkan opsi yang ditawarkan pemerintah daerah yakni PKL tetap dapat berjualan di sekitar kawasan Himpang Lima Habang. Tepatnya, di Mal Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau tepi jalan arah ke Kantor Lurah Tanjung Ketapang. Pasca penertiban pihaknya gencar melakukan pemantauan terhadap lapak-lapak jualan PKL.

"Kami sampaikan terima kasih masukan teman-teman anggota DPRD Basel terkait ini. Kami rutin memantau pelaksanaan imbauan tersebut," beber Anshori.

Diambilnya tindakan penertiban lanjut dia, bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan keindahan Kota Toboali. Sebab, keberadaan PKL yang berjualan di trotoar dan badan jalan dinilai telah mengganggu fungsi utama fasilitas umum. Tidak hanya itu, apabila dibiarkan secara terus menerus berpotensi menimbulkan ketidaktertiban bagi masyarakat, terutama PKL. 

"Kami sampaikan bahwa sejauh ini tidak ada penggusuran PKL. Namun demikian, kita siap membantu bila para pedagang ingin menggeser atau memindahkan posisi lapaknya," katanya.

Diakui Anshori, sebagian besar PKL telah memundurkan posisi lapaknya dan tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. "Kita bersama teman-teman DKUKMINDAG dan Dinas Komunikasi dan Informatika telah memantau aktivitas pedagang. Hasilnya semua masih berjalan normal," pungkas Anshori. (u1)