Rencana Penutupan Operasional Jembatan Emas, Muhtar Motong Minta Kajian Komprehensif

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhtar Motong mengakui, perlu adanya kajian komprehensif, terkait kebijakan penutupan operasional Jembatan Emas.

"Harus ada kajian komprehensifnya, kajian yang keluar dari penelitian. Karena jembatan ini lahir pasti ada kajiannya, jadi kalau mau ditutup operasionalnya maka harus ada pula kajiannya. Kaji dan teliti, layak enggak itu ditutup," ujar Muhtar Motong, Senin (5/5).

Diakuinya, Jembatan Emas memiliki peran penting, mulai dari sektor perekonomian khususnya antara Kabupaten Bangka dengan Kota Pangkalpinang. "Jembatan ini bisa menghidupkan perekonomian baru untuk satu kawasan, hingga mempersingkat jarak tempuh masyarakat. Jadi bukan sembarangan, atau asal membangun, ada historisnya," tuturnya.

Selain itu ada pula sektor pariwisata di sepanjang lintas timur, hingga sisi ikonik atau satu-satunya Provinsi di Indonesia yang mempunya jembatan dengan sistem bascule. "Jembatan ini sangat berdampak baik bagi perekonomian masyarakat, karena membuat jarak menjadi dekat. Kemudian mengurai kemacetan di pusat kota Pangkalpinang. Sudah dibuka jalan Semabung masih macet apalagi ditutup, apa enggak crowded itu kemacetan di Pangkalpinang," tuturnya.

Muhtar Motong juga menyesalkan, jika pertimbangan untuk operasional Jembatan Emas lantaran memakan anggaran Rp1,8 miliar per tahun untuk perawatannya. "Kalau memang Pemprov Babel mungkin tidak sanggup membayar operasional Rp1,8 miliar itu, jangan malu serahkan saja operasional ke pusat," ungkapnya. 

Sebelumnya diberitakan, biaya operasional buka tutup Jembatan Emas yang mencapai hampir Rp1,6 miliar per tahunnya, membuat ikon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kini tak lagi dibuka untuk kendaraan melintas. Hal ini diungkapkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, usai melakukan peninjauan ke alur Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang, Rabu (30/4).

"Jembatan itu sudah saya buka untuk bisa dilewati kapal, dan tidak bisa dilewati kendaraan bermotor. Selama lima tahun saya bertugas akan ditutup karena biaya sangat tinggi, biaya hampir Rp1,6 miliar satu tahunnya itu anggaran bisa kita untuk lain," ujar Hidayat Arsani.

Kebijakan tersebut dilakukan, guna mengantisipasi kerusakan sistem buka tutup jembatan yang nantinya akan berdampak kepada perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. "Tidak ada jaminan suatu hari mesinnya jebol, karena spare part tidak ada lagi di dunia ini," ucapnya.

Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf khususnya, kepada masyarakat yang menggunakan transportasi darat. "Jadi saya sebagai gubernur mohon maaf kepada rakyat jembatan ini terpaksa saya buka, demi keselamatan tranportasi pelabuhan ini. Kalau tutup yang masuk tidak bisa yang keluar tidak bisa, maka terjadi kelumpuhan ekonomi," ungkapnya. (riz)