MANGGAR, BABEL NEWS - Pjs Bupati Belitung Timur Asmawa Tosepu merespons keluhan ASN Beltim yang khawatir TPP-nya berkurang karena perekrutan 1.358 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ini.

Dia menuturkan, pembahasan di pemerintah belum sampai berbicara soal pengurangan TPP. Karena menurutnya masih ada sumber-sumber anggaran lain yang akan dilakukan rasionalisasi oleh TAPD.

Mantan Pj Bupati Bogor ini mengaku sudah menyampaikan edaran dan instruksi kepada pimpinan OPD untuk melakukan rasionalisasi atas anggaran-anggaran mana yang menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2025 mendatang.

"Kemudian termasuk kita melakukan penghematan sehingga harapannya PPPK yang sudah mengabdi di Kabupaten Belitung Timur ini pada saat lulus bisa tercover dari sisi pembiayaan honornya nanti," kata Asmawa saat ditemui di Kantor DPRD Beltim, Selasa (15/10).

Dia berharap seluruh PPPK di Kabupaten Belitung Timur yang sudah masuk dalam database bisa direkrut, termasuk tentu dari sisi pembiayaannya.

Disinggung terkait sejumlah kabupaten di Babel yang mengurangi formasi penerimaan hingga membatalkan perekrutan PPPK, Asmawa menegaskan untuk Beltim tetap konsisten dan berkomitmen untuk semua yang masuk database agar diberi kesempatan ikut seleksi.

"Lalu untuk yang lulus tetap dialokasikan anggaran terhadap honornya nanti," kata Asmawa. 

Sementara itu Desi (bukan nama sebenarnya) seorang ASN di Belitung Timur mengungkapkan kekhawatirannya terkait kemungkinan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setelah Pemerintah Daerah berencana merekrut 1.358 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini. 

Rencana ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memperkuat tenaga kerja di sektor pemerintahan dan meningkatkan status honorer menjadi pegawai pemerintah.

Desi, yang telah mengabdi sebagai ASN selama beberapa tahun terakhir ini menyoroti peningkatan jumlah pegawai melalui skema PPPK bisa berimplikasi pada anggaran belanja daerah. 

"Kami khawatir kalau jumlah pegawai bertambah drastis, TPP bisa dikurangi. Apalagi, anggaran belanja pegawai sudah cukup besar. Kami sangat berharap hal ini diperhatikan agar kesejahteraan ASN tetap terjaga," katanya.

Rencana rekrutmen ini memang menjadi langkah strategis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga fungsional, seperti guru dan tenaga kesehatan yang semakin mendesak di berbagai wilayah di Belitung Timur. 

Namun, banyak ASN yang merasa bahwa peningkatan jumlah pegawai berpotensi mengurangi alokasi anggaran yang biasanya dialokasikan untuk TPP sehingga bisa memengaruhi penghasilan mereka.

Pjs Bupati Belitung Timur, Asmawa Tosepu sebelumnya telah menyatakan bahwa pemerintah daerah akan tetap berusaha menjaga keseimbangan anggaran dengan cara rasionalisasi dan penghematan, baik untuk rekrutmen PPPK maupun untuk kesejahteraan ASN. 

Proses rekrutmen PPPK tahun ini diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa tahap, dan diharapkan mampu mengisi kekosongan tenaga di sektor-sektor yang vital. Namun, dampaknya terhadap kondisi keuangan daerah dan kesejahteraan ASN dikatakan Desi perlu ditinjau lebih lanjut.

"Karena ada Kabupaten Bangka yang sudah meniadakan perekrutan P3K karena keuangan daerah yang tidak cukup tahun ini," kata Desi. (s1)